Banjarbaru: Pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi dalam menghadapi berbagai bencana termasuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada 2024 dikhawatirkan akan memicu terjadinya Karhutla.
"Kemarin telah digelar rakor verifikasi isu atau masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar Menko Polhukam RI," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, R Suria Fadliansyah, Jumat, 22 Maret 2024.
Suria menjelaskan Pemprov Kalsel sendiri mempresentasikan berbagai program mitigasi hingga penanganan karhutla di lapangan.
Berdasarkan evaluasi penanganan karhutla 2023, Pemprov Kalsel telah menyiapkan empat langkah strategis yaitu penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana peralatan dan penguatan kerja sama.
"Terkait peningkatan peralatan sarana prasarana, semua SKPD terkait diminta untuk meningkatkan atau menambah infrastruktur di daerah rawan potensi karhutla," jelas Suria.
Sebagai contoh Dinas PUPR sudah memprogramkan berbagai kegiatan seperti pembuatan tabat, normalisasi sungai dan pembangunan infstruktur lain pendukung, serta edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana.
Rakor Karhutla di Kalsel dipimpin Brigjen Desman S Tarigan, Asisten Deputi 4 Kamtibmas Menko Polhukam RI.
"Sebisa mungkin, upaya yang dilakukan tidak sampai pada tahap pemadaman dan penanganan, dalam artian Karhutla tidak sampai terjadi," ungkap Desman yang menyebut penanggulangan Karhutla menjadi tanggungjawab semua pihak.
Banjarbaru: Pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi dalam menghadapi berbagai bencana termasuk
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada 2024 dikhawatirkan akan memicu terjadinya Karhutla.
"Kemarin telah digelar rakor verifikasi isu atau masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar Menko Polhukam RI," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, R Suria Fadliansyah, Jumat, 22 Maret 2024.
Suria menjelaskan Pemprov Kalsel sendiri mempresentasikan berbagai program mitigasi hingga penanganan karhutla di lapangan.
Berdasarkan evaluasi penanganan karhutla 2023, Pemprov Kalsel telah menyiapkan empat langkah strategis yaitu penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana peralatan dan penguatan kerja sama.
"Terkait peningkatan peralatan sarana prasarana, semua SKPD terkait diminta untuk meningkatkan atau menambah infrastruktur di daerah rawan potensi karhutla," jelas Suria.
Sebagai contoh Dinas PUPR sudah memprogramkan berbagai kegiatan seperti pembuatan tabat, normalisasi sungai dan pembangunan infstruktur lain pendukung, serta edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana.
Rakor Karhutla di Kalsel dipimpin Brigjen Desman S Tarigan, Asisten Deputi 4 Kamtibmas Menko Polhukam RI.
"Sebisa mungkin, upaya yang dilakukan tidak sampai pada tahap pemadaman dan penanganan, dalam artian Karhutla tidak sampai terjadi," ungkap Desman yang menyebut penanggulangan Karhutla menjadi tanggungjawab semua pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
