medcom.id, Makassar: Besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Selatan naik pada 2017. Sebab pemerintah harus menggunakan anggaran belanja tak langsung untuk menggaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan semula jumlah ASN hanya 9 ribu orang. Tapi pada 2016, jumlah ASN meningkat tiga kali lipat menjadi 29 ribu orang.
"Jumlah itu bertambah setelah pemerintah mengalihkan status kepegawaian guru SMA/SMK sederajat kota/kabupaten menjadi pegawai provinsi," ungkap Latif di ruang kerjanya di Makassar, Sulsel, Kamis (10/11/2016).
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulsel Tautoto TR mengatakan tengah menyusun RAPBD 2017. Target besarannya yaitu lebih Rp8,8 triliun.
Target tersebut meningkat hingga 29,39 persen dibanding APBD 2016. Target pendapatan dalam RAPBD yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,687 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp5,166 triliun lebih, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp11 miliar lebih.
"Khusus target pendapatan daerah lain-lain yang sah menurun Rp67 juta lebih atau 0,57 persen dibanding APBD Pokok 2016. Dan jika dibanding target dalam APBD Perubahan 2016 juga turun 1,52 persen atau Rp181 juta lebih," jelasnya.
Mulai 2017, pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan SMA/SMK sederajat dari pemerintah kabupaten/kota. Pengambilalihan pengelolaan didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk mengganti UU Nomor 32 tahun 2004.
Baca: SMA dan SMK Dikelola Provinsi Mulai Tahun Ajaran Baru
medcom.id, Makassar: Besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Selatan naik pada 2017. Sebab pemerintah harus menggunakan anggaran belanja tak langsung untuk menggaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan semula jumlah ASN hanya 9 ribu orang. Tapi pada 2016, jumlah ASN meningkat tiga kali lipat menjadi 29 ribu orang.
"Jumlah itu bertambah setelah pemerintah mengalihkan status kepegawaian guru SMA/SMK sederajat kota/kabupaten menjadi pegawai provinsi," ungkap Latif di ruang kerjanya di Makassar, Sulsel, Kamis (10/11/2016).
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulsel Tautoto TR mengatakan tengah menyusun RAPBD 2017. Target besarannya yaitu lebih Rp8,8 triliun.
Target tersebut meningkat hingga 29,39 persen dibanding APBD 2016. Target pendapatan dalam RAPBD yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,687 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp5,166 triliun lebih, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp11 miliar lebih.
"Khusus target pendapatan daerah lain-lain yang sah menurun Rp67 juta lebih atau 0,57 persen dibanding APBD Pokok 2016. Dan jika dibanding target dalam APBD Perubahan 2016 juga turun 1,52 persen atau Rp181 juta lebih," jelasnya.
Mulai 2017, pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan SMA/SMK sederajat dari pemerintah kabupaten/kota. Pengambilalihan pengelolaan didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk mengganti UU Nomor 32 tahun 2004.
Baca: SMA dan SMK Dikelola Provinsi Mulai Tahun Ajaran Baru Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(RRN)
