medcom.id, Kediri: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajukan keberatan atas keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur yang mencabut kepemilikan Gunung Kelud dari wilayah Kediri. Pemkab juga mengancam akan menempuh jalur hukum jika keberatan itu tidak ditindaklanjuti Gubernur Soekarwo.
"Ini respon dari SK pencabutan yang sudah beredar itu. Meskipun kami belum menerima surat itu secara sah," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri, Haris Setiawan, kepada wartawan, Rabu (21/1/2015).
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan SK bernomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor 188/113/KPTS/013/2012 terkait penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.
Pemkab Blitar mengartikan SK itu sebagai penasbihan Gubernur bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Blitar. Namun, Kediri keberatan. Karenanya, Pemkab Kediri melayangkan surat keberatan pada 9 Januari 2015 yang ditandatangani Ketua Tim Penegasan Wilayah Batas Daerah juga Wakil Bupati Kediri, Masykuri Ikhsan.
Keberatan tersebut, kata Haris, didasari beberapa hal. Di antaranya, Pemprov Jatim sebelumnya menjadi fasilitator dalam beberapa pertemuan antara Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar. Bahkan, pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan SK Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelasaian persilishan batas daerah atar Blitar dan Kediri yang terletak di Kawasan Gunung Kelud.
Sengketa batas wilayah Gunung Kelud terjadi sejak awal 2000. Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar sudah melakukan pertemuan sekitar 12 kali untuk membahas status kepemilikan gunung berapi itu. Pertemuan tersebut difasilitasi Pemprov Jatim. "Kami juga saling bertukar dokumen dan data hingga akhirnya keluar SK jika Gunung Kelud menjadi wilayah Kabupaten Kediri," ungkap Haris. (Edy Saputra)
medcom.id, Kediri: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajukan keberatan atas keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur yang mencabut kepemilikan Gunung Kelud dari wilayah Kediri. Pemkab juga mengancam akan menempuh jalur hukum jika keberatan itu tidak ditindaklanjuti Gubernur Soekarwo.
"Ini respon dari SK pencabutan yang sudah beredar itu. Meskipun kami belum menerima surat itu secara sah," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri, Haris Setiawan, kepada wartawan, Rabu (21/1/2015).
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan SK bernomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor 188/113/KPTS/013/2012 terkait penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.
Pemkab Blitar mengartikan SK itu sebagai penasbihan Gubernur bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Blitar. Namun, Kediri keberatan. Karenanya, Pemkab Kediri melayangkan surat keberatan pada 9 Januari 2015 yang ditandatangani Ketua Tim Penegasan Wilayah Batas Daerah juga Wakil Bupati Kediri, Masykuri Ikhsan.
Keberatan tersebut, kata Haris, didasari beberapa hal. Di antaranya, Pemprov Jatim sebelumnya menjadi fasilitator dalam beberapa pertemuan antara Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar. Bahkan, pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan SK Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelasaian persilishan batas daerah atar Blitar dan Kediri yang terletak di Kawasan Gunung Kelud.
Sengketa batas wilayah Gunung Kelud terjadi sejak awal 2000. Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar sudah melakukan pertemuan sekitar 12 kali untuk membahas status kepemilikan gunung berapi itu. Pertemuan tersebut difasilitasi Pemprov Jatim. "Kami juga saling bertukar dokumen dan data hingga akhirnya keluar SK jika Gunung Kelud menjadi wilayah Kabupaten Kediri," ungkap Haris. (Edy Saputra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
