Medan: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menyelamatkan aset-aset negara. Total nilai yang terselamatkan mencapai kurang lebih Rp643,9 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Hadi dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatra Utara (Sumut) dalam rangka penyerahan sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada Kamis 20 Juli 2023.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hadi menyerahkan 857 sertifikat milik 28 Pemkab dan Pemkot serta 218 sertifikat milik Pemerintah Provinsi.
Menteri Hadi menyebut di Sumut, pertambahan nilai ekonomi selama tahun 2022 mencapai kurang lebih mencapai Rp36,32 triliun yang diperoleh dari Hak Tanggungan sebanyak Rp35 triliun, PNBP Rp105,5 miliar, BPHTB Rp884,7 miliar, dan PPH Rp323,7 miliar.
“Program PTSL di Sumutberjalan dengan baik. Saya memohon dukungan Pemprov Sumut untuk menjaga sinergitas yang sudah baik ini untuk kelangsungan pengadministrasian pertanahan,” ujar Mantan Panglima TNI ini.
Menteri Hadi menjelaskan saat ini terdapat 118 kabupaten/kota yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 kabupaten/kota di antaranya berada di Sumut.
“Dengan keringanan yang sudah diberikan BPHTB tersebut, saya berharap perekonomian regional di Sumatera Utara dapat bertumbuh dengan baik,” kata Menteri Hadi.
Menteri Hadi juga menaruh perhatian pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diinventarisasi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sumut.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil dan Kakantah supaya dapat segera memberikan kepastian hukum pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diberikan kepastian hukum,” sambung Menteri Hadi.
Melalui penyerahan sertifikat aset pemerintah diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Sumut beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria dapat berjalan lancar.
“Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak atas perekonomian,” ujar Menteri Hadi.
Medan: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menyelamatkan aset-aset negara. Total nilai yang terselamatkan mencapai kurang lebih Rp643,9 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Hadi dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatra Utara (Sumut) dalam rangka penyerahan sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada Kamis 20 Juli 2023.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hadi menyerahkan 857 sertifikat milik 28 Pemkab dan Pemkot serta 218 sertifikat milik Pemerintah Provinsi.
Menteri Hadi menyebut di Sumut, pertambahan nilai ekonomi selama tahun 2022 mencapai kurang lebih mencapai Rp36,32 triliun yang diperoleh dari Hak Tanggungan sebanyak Rp35 triliun, PNBP Rp105,5 miliar, BPHTB Rp884,7 miliar, dan PPH Rp323,7 miliar.
“Program PTSL di Sumutberjalan dengan baik. Saya memohon dukungan Pemprov Sumut untuk menjaga sinergitas yang sudah baik ini untuk kelangsungan pengadministrasian pertanahan,” ujar Mantan Panglima TNI ini.
Menteri Hadi menjelaskan saat ini terdapat 118 kabupaten/kota yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 kabupaten/kota di antaranya berada di Sumut.
“Dengan keringanan yang sudah diberikan BPHTB tersebut, saya berharap perekonomian regional di Sumatera Utara dapat bertumbuh dengan baik,” kata Menteri Hadi.
Menteri Hadi juga menaruh perhatian pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diinventarisasi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sumut.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil dan Kakantah supaya dapat segera memberikan kepastian hukum pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diberikan kepastian hukum,” sambung Menteri Hadi.
Melalui penyerahan sertifikat aset pemerintah diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Sumut beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria dapat berjalan lancar.
“Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak atas perekonomian,” ujar Menteri Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
