Pemerintah Kota Bogor akan melakukan pembatasan pengunjung dari luar daerah di perbatasan antar-daerah dengan Kota Bogor, selama penerapan PSBB. (ANTARA/HO/Kota Bogor)

Kota Bogor Siapkan Perangkat Hukum PSBB

Antara • 13 April 2020 15:35

Bogor: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan peraturan wali kota dan dua surat keputusan wali kota, untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor, Jawa Barat. PSBB segera dimulai pada Rabu, 15 April 2020. "Penyiapan perangkat hukum berkoordinasi denga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk mendengar masukan, agar penerapan PSBB berjalan optimal," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Senin, 13 April 2020, melansir Antara. Dedie menjelaskan, peraturan wali kota mengatur tentang penerapan PSBB di Kota Bogor, termasuk mengatur apa saja yang dibatasi dan yang mendapat pengecualian. Kemudian, dua surat keputusan wali kota mengatur tentang penerima bantuan sosial dan mengatur waktu penerapan PSBB beserta evaluasinya. Dia menerangkan, hal yang diatur dalam peraturan wali kota disimulasikan pada hari ini, Senin, 13 April dan Selasa, 14 April. Seperti penerapan check point di batas wilayah Kota Depok dengan kota dan kabupaten tetangga. "Kami juga akan menanyakan dengan PT KCI soal jadwal perjalanan commuter line dan volume penumpangnya," jelasnya. Baca: Kota Bandung Bersiap Ajukan PSBB Dia melanjutkan untuk penerapan hal yang dibatasi dan dikecualikan, pihaknya dibantu Polresta Bogor Kota dan Kodim 06/06 Kota Bogor. Dia berharap penerapan PSBB di Kota Bogor bisa berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta, menambahkan Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan tiga produk hukum lainnya untuk penerapan PSBB. Pertama, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan tentang Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran serta Pelayanan Administrasi Sekolah Selama pemberlakuan PSBB. Kedua, Keputusan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewajiban Penduduk selama penerapan PSBB. "Ketiga, Keputusan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tentang Prosedur dan Penggunaan Sistem Informasi dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya," ungkap Alma.

Bogor: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan peraturan wali kota dan dua surat keputusan wali kota, untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor, Jawa Barat. PSBB segera dimulai pada Rabu, 15 April 2020.

"Penyiapan perangkat hukum berkoordinasi denga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk mendengar masukan, agar penerapan PSBB berjalan optimal," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Senin, 13 April 2020, melansir Antara.

Dedie menjelaskan, peraturan wali kota mengatur tentang penerapan PSBB di Kota Bogor, termasuk mengatur apa saja yang dibatasi dan yang mendapat pengecualian. Kemudian, dua surat keputusan wali kota mengatur tentang penerima bantuan sosial dan mengatur waktu penerapan PSBB beserta evaluasinya.

Dia menerangkan, hal yang diatur dalam peraturan wali kota disimulasikan pada hari ini, Senin, 13 April dan Selasa, 14 April. Seperti penerapan check point di batas wilayah Kota Depok dengan kota dan kabupaten tetangga.

"Kami juga akan menanyakan dengan PT KCI soal jadwal perjalanan commuter line dan volume penumpangnya," jelasnya.

Baca: Kota Bandung Bersiap Ajukan PSBB

Dia melanjutkan untuk penerapan hal yang dibatasi dan dikecualikan, pihaknya dibantu Polresta Bogor Kota dan Kodim 06/06 Kota Bogor. Dia berharap penerapan PSBB di Kota Bogor bisa berjalan optimal.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta, menambahkan Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan tiga produk hukum lainnya untuk penerapan PSBB. Pertama, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan tentang Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran serta Pelayanan Administrasi Sekolah Selama pemberlakuan PSBB.

Kedua, Keputusan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewajiban Penduduk selama penerapan PSBB.

"Ketiga, Keputusan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tentang Prosedur dan Penggunaan Sistem Informasi dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya," ungkap Alma.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda