Ponorogo: Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto sempat menyampaikan bahwa ada dua anggota dewan yang diduga ikut menjadi calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan tersebut mendapat respons serius dari legislator lainnya di Kota Reog.
“Pak ketua menyebut dua nama. Jika menyebut angka kan logikanya mengantongi nama, dibuka saja," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyono Utomo, Selasa, 16 Agustus 2022.
Dia mendesak agar Ketua DPRD Ponorogo menyebut secara gamblang nama yang dimaksud. Tujuanya agar tidak ada saling tuding antaranggota dewan yang membuat kegaduhan di tubuh DPRD Ponorogo.
“Agar tidak menimbulkan suuzan seperti itu, suuzan di antara teman-teman anggota. Biar ada transparansi,” katanya.
Hingga kini, pemberiatan tersebut memang tidak sampai menganggu kinerja para wakil rakyat. Tetapi cukup meresahkan di kalangan anggota dewan. Disingung soal anggota Komisi A lainnya, Eko tidak mau menanggapi hal tersebut.
Dirinya beralasan tidak ada wewenang untuk mengeklaim bahwa anggota Komisi A terlibat atau tidak. Itu sudah merupakan wilayah personal masing-masing. Dia menegaskan, bermain atau tidak itu wilayah masing-masing secara personal.
Jika memang ada anggota dewan yang terlibat, sudah ada Badan Kehormatan (BK) dewan yang bakal menangani permasalahan tersebut. “Tapi secara kelembagaan, tidak ingin dituduh Komisi A. Serahkan saja kepada BK dewan, kami punya lembaga itu," jelasnya.
Ponorogo: Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto sempat menyampaikan bahwa ada dua anggota dewan yang diduga ikut menjadi calo
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan tersebut mendapat respons serius dari legislator lainnya di Kota Reog.
“Pak ketua menyebut dua nama. Jika menyebut angka kan logikanya mengantongi nama, dibuka saja," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyono Utomo, Selasa, 16 Agustus 2022.
Dia mendesak agar Ketua DPRD Ponorogo menyebut secara gamblang nama yang dimaksud. Tujuanya agar tidak ada
saling tuding antaranggota dewan yang membuat kegaduhan di tubuh DPRD Ponorogo.
“Agar tidak menimbulkan suuzan seperti itu, suuzan di antara teman-teman anggota. Biar ada transparansi,” katanya.
Hingga kini, pemberiatan tersebut memang tidak sampai menganggu kinerja para wakil rakyat. Tetapi cukup meresahkan di kalangan anggota dewan. Disingung soal anggota Komisi A lainnya, Eko tidak mau menanggapi hal tersebut.
Dirinya beralasan tidak ada wewenang untuk mengeklaim bahwa anggota Komisi A terlibat atau tidak. Itu sudah merupakan wilayah personal masing-masing. Dia menegaskan, bermain atau tidak itu wilayah
masing-masing secara personal.
Jika memang ada anggota dewan yang terlibat, sudah ada Badan Kehormatan (BK) dewan yang bakal menangani permasalahan tersebut. “Tapi secara kelembagaan, tidak ingin dituduh Komisi A. Serahkan saja kepada BK dewan, kami punya lembaga itu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
