Jakarta: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) belum diajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turut rembuk dalam rencana dialog damai antara pemerintah dan orang asli Papua, termasuk OPM.
Menurut juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, pihaknya lebih menginginkan perundingan yang dimediasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebab, Sebby berpendapat konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih antara pasukan TPNBP-OPM dan TNI/Polri bukan konflik bersenjata dalam negeri, melainkan konflik bersenjata internasional.
"Jadi pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB. Dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia. Perundingan juga harus dilakukan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB," kata Sebby, melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Selasa, 22 Maret 2022.
Baca juga: Aparat Diminta Bergerak Cepat Respons Penembakan Petugas BTS di Papua
Sebby menegaskan, sampai hari ini, Komnas HAM belum menjalin komunikasi dengan pihaknya. Ia menyebut Komnas HAM melakukan penipuan publik jika mengeklaim ada komunikasi yang dibangun dengan TPNPB-OPM.
"Mungkin itu TPNPB-OPM binaan TNI/Polri yang Komnas HAM rekrut," jelasnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik belum bisa menyatakan pendapatnya mengenai perkembangan dialog damai tersebut.
"Saya baru mendarat di Makassar dari Biak. Nanti agak malam saja kontak lagi," ujar Taufan melalui pesan singkat.
Sebelumnya, pihak Komnas HAM berada di Papua untuk berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh gereja. Selain itu, salah satu prioritas Komnas HAM juga menjalin dialog dengan kelompok-kelompok yang ingin lepas dari Indonesia.
Jakarta: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) belum diajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turut rembuk dalam rencana dialog damai antara pemerintah dan orang asli Papua,
termasuk OPM.
Menurut juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, pihaknya lebih menginginkan perundingan yang dimediasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebab, Sebby berpendapat konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih antara pasukan TPNBP-OPM dan TNI/Polri bukan konflik bersenjata dalam negeri, melainkan konflik bersenjata internasional.
"Jadi pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB. Dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia. Perundingan juga harus dilakukan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB," kata Sebby, melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Selasa, 22 Maret 2022.
Baca juga:
Aparat Diminta Bergerak Cepat Respons Penembakan Petugas BTS di Papua
Sebby menegaskan, sampai hari ini, Komnas HAM belum menjalin komunikasi dengan pihaknya. Ia menyebut Komnas HAM melakukan penipuan publik jika mengeklaim ada komunikasi yang dibangun dengan TPNPB-OPM.
"Mungkin itu TPNPB-OPM binaan TNI/Polri yang Komnas HAM rekrut," jelasnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik belum bisa menyatakan pendapatnya mengenai perkembangan dialog damai tersebut.
"Saya baru mendarat di Makassar dari Biak. Nanti agak malam saja kontak lagi," ujar Taufan melalui pesan singkat.
Sebelumnya, pihak Komnas HAM berada di Papua untuk berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh gereja. Selain itu, salah satu prioritas Komnas HAM juga menjalin dialog dengan kelompok-kelompok yang ingin lepas dari Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
