Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyelesaian masalah beasiswa mahasiswa Papua dengan tajuk Rapat Penyelesaian Tunggakan dan Kelanjutan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan rakor dilaksanakan untuk evaluasi tindak lanjut penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa mahasiswa Papua yang telah 24 kali dibahas dalam berbagai rapat.
"Rakor kali ini mengundang seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Pulau Papua dan perwakilan orang tua mahasiswa," kata Agus dalam keterangan pers, Selasa, 1 Agustus 2023.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, yang juga hadir dalam rakor mengatakan hasil rakor, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Papua akan membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) paling lambat 11 Agustus 2023.
"Inikan rapat yang ke-24 kali, terkait dengan penyelesaian beasiswa unggul Papua, harapan saya rapat hari ini merupakan rapat yang terakhir, karena tadi di dalam kesimpulan rapat kita penyelesaian beasiswa inikan kita akan tuntaskan paling lambat tanggal 11 Agustus 2023," jelas John.
Dia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (SEBPP) paling lambat 14 Agustus 2023. John mengingatkan agar data dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa harus benar-benar sesuai.
Saat iniberdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua saat ini setidaknya ada 3.171 mahasiswa penerima beasiswa SUP di 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegungungan.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyelesaian masalah beasiswa mahasiswa Papua dengan tajuk Rapat Penyelesaian Tunggakan dan Kelanjutan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan rakor dilaksanakan untuk evaluasi tindak lanjut penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa
mahasiswa Papua yang telah 24 kali dibahas dalam berbagai rapat.
"Rakor kali ini mengundang seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Pulau Papua dan perwakilan orang tua mahasiswa," kata Agus dalam keterangan pers, Selasa, 1 Agustus 2023.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, yang juga hadir dalam rakor mengatakan hasil rakor, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Papua akan membayar tunggakan beasiswa
Siswa Unggul Papua (SUP) paling lambat 11 Agustus 2023.
"Inikan rapat yang ke-24 kali, terkait dengan penyelesaian beasiswa unggul Papua, harapan saya rapat hari ini merupakan rapat yang terakhir, karena tadi di dalam kesimpulan rapat kita penyelesaian beasiswa inikan kita akan tuntaskan paling lambat tanggal 11 Agustus 2023," jelas John.
Dia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (SEBPP) paling lambat 14 Agustus 2023. John mengingatkan agar data dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa harus benar-benar sesuai.
Saat iniberdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua saat ini setidaknya ada 3.171 mahasiswa penerima beasiswa SUP di 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegungungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
