Kendari: Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memberikan bantuan kepada 64 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya mengalami kerusakan akibat diterjang cuaca ekstrem pada Desember 2021.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan respon pemerintah dalam memberikan pelayanan warga yang mengalami musibah.
"Mohon maaf jika bantuannya baru hari ini diberikan karena memang tidak bisa seketika, kita ingin hari ini kejadian besok sudah harus diganti tetapi prosesnya ada yang harus dilewati," kata Kadir di Kendari, Rabu, 13 April 2022.
Baca: Tanah Longsor Merusak 3 Rumah Warga di Sapuran Wonosobo
Dia menjelaskan keterlambatan penyaluran bantuan terjadi lantaran pemerintah harus mendata terlebih dahulu jumlah dan kerugian yang dialami warga, sehingga benar-benar tepat sasaran.
Pendataan dilakukan sebagai bagian dari proses administrasi, sebab kata Kadir, dana yang diserahkan merupakan dana pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan sehingga harus jelas.
"Jadi bukan uang pribadi sehingga prosesnya harus sesuai, karena setelah ini juga harus dipertanggungjawabkan. Ini akan diperiksa lagi oleh BPK, dipastikan apakah memang betul sesuai kejadian, kenyataan di lapangan," jelas Kadir.
Kadir juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi bencana alam sejak dini, meskipun bencana yang akan terjadi tidak diketahui waktunya namun perlu dilakukan mitigasi.
Kendari: Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memberikan bantuan kepada 64 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya mengalami kerusakan akibat diterjang
cuaca ekstrem pada Desember 2021.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan respon pemerintah dalam memberikan pelayanan warga yang mengalami musibah.
"Mohon maaf jika bantuannya baru hari ini diberikan karena memang tidak bisa seketika, kita ingin hari ini kejadian besok sudah harus diganti tetapi prosesnya ada yang harus dilewati," kata Kadir di Kendari, Rabu, 13 April 2022.
Baca:
Tanah Longsor Merusak 3 Rumah Warga di Sapuran Wonosobo
Dia menjelaskan keterlambatan penyaluran bantuan terjadi lantaran pemerintah harus mendata terlebih dahulu jumlah dan kerugian yang dialami warga, sehingga benar-benar tepat sasaran.
Pendataan dilakukan sebagai bagian dari proses administrasi, sebab kata Kadir, dana yang diserahkan merupakan dana pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan sehingga harus jelas.
"Jadi bukan uang pribadi sehingga prosesnya harus sesuai, karena setelah ini juga harus dipertanggungjawabkan. Ini akan diperiksa lagi oleh BPK, dipastikan apakah memang betul sesuai kejadian, kenyataan di lapangan," jelas Kadir.
Kadir juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi bencana alam sejak dini, meskipun bencana yang akan terjadi tidak diketahui waktunya namun perlu dilakukan mitigasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
