Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyatakan siap mendukung Pemerintah Pusat untuk membatasi kunjungan WNA (warga negara asing) ke Indonesia guna mengantisipasi varian baru covid-19 yang dianggap lebih cepat menular.
Nurdin menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari penularan virus, khususnya Provinsi Sulsel.
"Kita sepakat dan akan menjalankan apa pun perintah pemerintah pusat untuk melindungi wilayah masing-masing," katanya, Rabu, 30 Desember 2020.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh kecolongan dengan adanya penularan virus tersebut. Makanya diperlukan pembatasan mobilitas warga untuk menekan laju penularannya.
"Covid-19 ini mulai berkembang jadi varian baru. Jangan sampai kita kecolongan. Jadi saya kira tepat sekali pemerintah untuk secara selektif menerima orang-orang dari luar," ujarnya.
Baca juga: Terlarang, DPW FPI Tangsel Tunggu Arahan DPP
Pembatasan kunjungan WNA diumumkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 28 Desember 2020. Retno menyebut keputusan itu disepakati pada rapat terbatas kabinet.
Kebijakan itu pun telah ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan menerbitkan regulasi yang berisi larangan sementara bagi WNA memasuki wilayah Indonesia. Ini menyusul ditemukannya virus SARS-CoV-2 varian B117 dari Inggris yang bisa menular lebih cepat ketimbang varian sebelumnya.
"Karena tentu pemerintah mau melindungi warganya. Termasuk pemerintah di Sulsel, bagaimana kita menjaga warga agar tidak terjangkit virus korona varian baru itu," kata Nurdin.
Ketua Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel, Ridwan Amiruddin, menyampaikan pemerintah masih gencar melakukan pengendalian penyebaran virus korona dengan fokus pada program trisula pengendalian covid-19, yakni tracking massive, aggressive testing, hingga public health education.
Hanya saja, bagi dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan masyarakat untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan sambil melakukan penelusuran hingga pemeriksaan diagnosis covid-19 secara masif harus tetap dilakukan.
“Dalam situasi ini, penerapan tes secara masif sangat diperlukan untuk memisahkan dengan segera yang terkonfirmasi covid-19 dan yang sehat,” ujar Ridwan.
Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyatakan siap mendukung Pemerintah Pusat untuk membatasi kunjungan WNA (warga negara asing) ke Indonesia guna mengantisipasi varian baru covid-19 yang dianggap lebih
cepat menular.
Nurdin menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari penularan virus, khususnya Provinsi Sulsel.
"Kita sepakat dan akan menjalankan apa pun perintah pemerintah pusat untuk melindungi wilayah masing-masing," katanya, Rabu, 30 Desember 2020.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh kecolongan dengan adanya penularan virus tersebut. Makanya diperlukan pembatasan mobilitas warga untuk menekan laju penularannya.
"Covid-19 ini mulai berkembang jadi varian baru. Jangan sampai kita kecolongan. Jadi saya kira tepat sekali pemerintah untuk secara selektif menerima orang-orang dari luar," ujarnya.
Baca juga:
Terlarang, DPW FPI Tangsel Tunggu Arahan DPP
Pembatasan kunjungan WNA diumumkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 28 Desember 2020. Retno menyebut keputusan itu disepakati pada rapat terbatas kabinet.
Kebijakan itu pun telah ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan menerbitkan regulasi yang berisi larangan sementara bagi WNA memasuki wilayah Indonesia. Ini menyusul ditemukannya virus SARS-CoV-2 varian B117 dari Inggris yang bisa menular lebih cepat ketimbang varian sebelumnya.
"Karena tentu pemerintah mau melindungi warganya. Termasuk pemerintah di Sulsel, bagaimana kita menjaga warga agar tidak terjangkit virus korona varian baru itu," kata Nurdin.
Ketua Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel, Ridwan Amiruddin, menyampaikan pemerintah masih gencar melakukan pengendalian penyebaran virus korona dengan fokus pada program trisula pengendalian covid-19, yakni tracking massive, aggressive testing, hingga public health education.
Hanya saja, bagi dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan masyarakat untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan sambil melakukan penelusuran hingga pemeriksaan diagnosis covid-19 secara masif harus tetap dilakukan.
“Dalam situasi ini, penerapan tes secara masif sangat diperlukan untuk memisahkan dengan segera yang terkonfirmasi covid-19 dan yang sehat,” ujar Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
