Mataram: Tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dinyatakan keluar dari status daerah tertinggal oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Pencabutan status daerah tertinggal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 79 tahun 2019 tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang dientaskan tahun 2015 -2019.
"Memang benar, tujuh kabupaten di NTB sudah terentaskan dari status daerah tertinggal," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Wedha Magma Ardhi, di Mataram, NTB, Senin, 5 Agustus 2019.
Ia menjelaskan sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 terdapat delapan kabupaten di NTB yang berstatus daerah tertinggal. Namun kini hanya satu kabupaten yang masih menyandang status daerah tertinggal di NTB, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU).
"Sementara, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima sudah tidak lagi menyandang status tersebut," terangnya.
Menurut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB itu, capaian tersebut tidak lepas berkat upaya semua pihak, termasuk masyarakat yang berhasil melepaskan diri dari status daerah tertinggal.
Dia menernagkan keberhasilan mengentaskan tujuh daerah tertinggal tidak berarti tugas pemerintah daerah semakin ringan. Justru makin memunculkan tantangan berat.
"Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka menjadi tertinggal lagi," ucapnya.
Pemprov NTB, kata Magma, terus mencermati postur APBD kabupaten/kota. Adanya postur APBD yang sehat, memungkinkan daerah tersebut menitikberatkan sumber dayanya pada kegiatan pembangunan fasilitas dasar untuk masyarakat.
"Sejumlah variabel tersebut, perlu diperhatikan bersama-sama agar terus memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan," tandasnya.
Mataram: Tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dinyatakan keluar dari status daerah tertinggal oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Pencabutan status daerah tertinggal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 79 tahun 2019 tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang dientaskan tahun 2015 -2019.
"Memang benar, tujuh kabupaten di NTB sudah terentaskan dari status daerah tertinggal," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Wedha Magma Ardhi, di Mataram, NTB, Senin, 5 Agustus 2019.
Ia menjelaskan sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 terdapat delapan kabupaten di NTB yang berstatus daerah tertinggal. Namun kini hanya satu kabupaten yang masih menyandang status daerah tertinggal di NTB, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU).
"Sementara, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima sudah tidak lagi menyandang status tersebut," terangnya.
Menurut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB itu, capaian tersebut tidak lepas berkat upaya semua pihak, termasuk masyarakat yang berhasil melepaskan diri dari status daerah tertinggal.
Dia menernagkan keberhasilan mengentaskan tujuh daerah tertinggal tidak berarti tugas pemerintah daerah semakin ringan. Justru makin memunculkan tantangan berat.
"Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka menjadi tertinggal lagi," ucapnya.
Pemprov NTB, kata Magma, terus mencermati postur APBD kabupaten/kota. Adanya postur APBD yang sehat, memungkinkan daerah tersebut menitikberatkan sumber dayanya pada kegiatan pembangunan fasilitas dasar untuk masyarakat.
"Sejumlah variabel tersebut, perlu diperhatikan bersama-sama agar terus memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
