Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengakui mobilitas warga pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat masih tinggi. Target penekanan mobilitas warga Jateng dari pemerintah pusat belum tercapai pada pekan pertama PPKM Darurat.
"Kemarin sore kita mengevaluasi secara nasional. Disiplinnya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi," kata Ganjar, Semarang, Jateng, Jumat, 9 Juli 2021.
Ganjar mengungkapkan, data dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa mobilitas warga di Jateng baru berkurang 18 persen. Sementara, pemerintah pusat memberi target hingga 30 persen.
"Rasa-rasanya kalau kita akan melakukan itu, di tengah jalan kok tidak mudah ya. Pasti akan terjadi friksi-friksi," ucap Ganjar.
Baca: Bandung Tegakkan Penyekatan Berlapis di Sejumlah Titik
Untuk mencapai target, Ganjar akan meminta pembatasan ditekankan di level desa pada pekan kedua. Sementara, pemerintah kota/kabupaten diminta menggandeng tokoh masyarakat desa, tokoh agama, kepala desa, hingga kepala RT/RW dalam menerapkan PPKM darurat.
Pasalnya, pemerintahan terkecil adalah desa. "Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikunci di situ. Sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak," jelas Ganjar.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Ganjar Pranowo mengakui mobilitas warga pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat masih tinggi. Target penekanan mobilitas warga Jateng dari pemerintah pusat belum tercapai pada pekan pertama
PPKM Darurat.
"Kemarin sore kita mengevaluasi secara nasional. Disiplinnya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi," kata Ganjar, Semarang, Jateng, Jumat, 9 Juli 2021.
Ganjar mengungkapkan, data dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa mobilitas warga di Jateng baru berkurang 18 persen. Sementara, pemerintah pusat memberi target hingga 30 persen.
"Rasa-rasanya kalau kita akan melakukan itu, di tengah jalan kok tidak mudah ya. Pasti akan terjadi friksi-friksi," ucap Ganjar.
Baca:
Bandung Tegakkan Penyekatan Berlapis di Sejumlah Titik
Untuk mencapai target, Ganjar akan meminta pembatasan ditekankan di level desa pada pekan kedua. Sementara, pemerintah kota/kabupaten diminta menggandeng tokoh masyarakat desa, tokoh agama, kepala desa, hingga kepala RT/RW dalam menerapkan PPKM darurat.
Pasalnya, pemerintahan terkecil adalah desa. "Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikunci di situ. Sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak," jelas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SYN)
