Jayapura: Anggota Komisi II DPR Yan Permenas Mandenas menyebut ide pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua datang dari kepentingan para elite politik. Elite, kata Mandenas, adalah mereka yang menginginkan kekuasaan.
“Ini jelas sekali karena sampai hari ini, soal pemekaran masih ada pro dan kontra di kalangan masyarakat,” kata Mandenas, Minggu, 1 Desember 2019.
Mandenas mengatakan pembentukan DOB harus dilihat substansinya apakah untuk menyejahterakan orang Papua atau tidak. Ia menilai masyarakat Papua tak membutuhkan pemekaran atau otonomi khusus.
"Kalau hanya satu atau dua provinsi dan diberikan dana yang cukup serta pemimpin yang mumpuni, saya yakin Papua akan berkembang dan bisa bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.
Menurut Mandenas, yang terjadi di Papua selama ini adalah krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pimpinannya. Pemekaran tidak bisa dijadikan sebagai resolusi konflik yang selama ini kerap terjadi.
"Pemekaran harus murni yang dikaji berdasarkan kebutuhan orang Papua,” kata dia.
Ia menambahkan masyarakat atau elite politik tidak bisa begitu saja datang ke pemerintah pusat dan meminta pemekaran.
"Pemekaran harus dikaji secara bertahap sehingga tidak menyalahi aturan dan jangan sampai menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat,” jelasnya.
Jayapura: Anggota Komisi II DPR Yan Permenas Mandenas menyebut ide pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua datang dari kepentingan para elite politik. Elite, kata Mandenas, adalah mereka yang menginginkan kekuasaan.
“Ini jelas sekali karena sampai hari ini, soal pemekaran masih ada pro dan kontra di kalangan masyarakat,” kata Mandenas, Minggu, 1 Desember 2019.
Mandenas mengatakan pembentukan DOB harus dilihat substansinya apakah untuk menyejahterakan orang Papua atau tidak. Ia menilai masyarakat Papua tak membutuhkan pemekaran atau otonomi khusus.
"Kalau hanya satu atau dua provinsi dan diberikan dana yang cukup serta pemimpin yang mumpuni, saya yakin Papua akan berkembang dan bisa bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.
Menurut Mandenas, yang terjadi di Papua selama ini adalah krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pimpinannya. Pemekaran tidak bisa dijadikan sebagai resolusi konflik yang selama ini kerap terjadi.
"Pemekaran harus murni yang dikaji berdasarkan kebutuhan orang Papua,” kata dia.
Ia menambahkan masyarakat atau elite politik tidak bisa begitu saja datang ke pemerintah pusat dan meminta pemekaran.
"Pemekaran harus dikaji secara bertahap sehingga tidak menyalahi aturan dan jangan sampai menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
