Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan perubahan UPT BNPB di Padang menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra bertujuan agar penanganan darurat bencana khususnya di Pulau Sumatra menjadi efektif.
Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui dua parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan.
"Dengan adanya Balai Besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi," kata Lilik dalam keterangan pers, Kamis, 9 September 2021.
Baca: Lima ABK Kapal KM Hentri Dirawat di Tanimbar Kei Malra
Lilik menjelaskan Pulau Sumatra merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan, agar tantangan 'supermarket' bencana bisa dirubah menjadi 'laboratorium' yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.
Dalam peninjauan UPT BNPB yang akan diproyeksikan menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra, Lilik didampingi Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, serta Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Lilik menambahkan Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana naik kelas UPT tersebut.
"Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatera," ungkap Yandri.
Yandri mengatakan pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait. "Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait," ujar Yandri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar.
"Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," ujar Mahyeldi.
Kunjungan Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB, Zahermann Muabezi.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan perubahan UPT BNPB di Padang menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra bertujuan agar penanganan darurat
bencana khususnya di Pulau Sumatra menjadi efektif.
Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui dua parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan.
"Dengan adanya Balai Besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi," kata Lilik dalam keterangan pers, Kamis, 9 September 2021.
Baca:
Lima ABK Kapal KM Hentri Dirawat di Tanimbar Kei Malra
Lilik menjelaskan Pulau Sumatra merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan, agar tantangan 'supermarket' bencana bisa dirubah menjadi 'laboratorium' yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.
Dalam peninjauan UPT BNPB yang akan diproyeksikan menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra, Lilik didampingi Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, serta Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Lilik menambahkan Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana naik kelas UPT tersebut.
"Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatera," ungkap Yandri.
Yandri mengatakan pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait. "Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait," ujar Yandri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar.
"Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," ujar Mahyeldi.
Kunjungan Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB, Zahermann Muabezi.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
