Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. Medcom.id/Rizky Dewantara
Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. Medcom.id/Rizky Dewantara

Bupati Bogor Larang ASN dan Pejabat BUMD Terima Parsel Lebaran

Nasional Gratifikasi Kabupaten Bogor Idulfitri 1443 Lebaran 2022
Rizky Dewantara • 25 April 2022 21:07
Bogor: Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh secara tegas melarang jajarannya menerima segala bentuk gratifikasi saat Hari Raya Idulfitri. Salah satunya bingkisan Lebaran atau parsel.
 
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bogor, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. 
 
"Dalam surat edaran tersebut, secara tegas kami melarang pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan dan karyawan BUMD dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya yang dikaitkan dengan hari raya atau pandemi covid-19," ujar Ade Yasin kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Ade, pejabat atau ASN, pimpinan, dan karyawan BUMD wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 
“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” kata Ade. 
 
Baca: Bupati Bogor Minta Jajarannya Bagikan Takjil Gratis kepada Masyarakat
 
Ia juga menjelaskan larangan itu sudah diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Isinya, ASN atau Pegawai BUMD apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi," akunya.
 
Masih kata dia, ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pejabat dan ASN, karyawan BUMD, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. 
 
"Kami meminta kepada para pejabat, ASN dan lainnya, serta pimpinan dan karyawan BUMD wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat," tambah dia. 

 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif