Yogyakarta: Ratusan buruh menyiapkan demonstrasi pada hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei. Jalur protokol tetap jadi fokus utama dalam menyampaikan tuntutan kesejahteraan buruh tersebut.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsad Ade Irawan mengatakan, aksi demonstrasi diperkirakan diikuti sekitar 300 orang. Titik utama yang difokuskan di kawasan Tugu Yogyakarta.
"Tuntutan utamanya penghapusan Undang-undang Cipta Kerja," kata Irsad dihubungi, Selasa, 30 April 2024.
Ia mengatakan UU Cipta Kerja sudah sejak awal ditolak berbagai kalangan sebelum disahkan, termasuk kelompok buruh. Pasalnya, UU tersebut mengakomodasi pemberian upah murah kepada para pekerja.
"Makanya dibuat peraturan UU Cipta Kerja, yang menyediakan buruh murah dan kontrak,yang diharapkan menarik investasi. Komparatif Indonesia adalah upah murah dan sistem kerja yang fleksibel, itu dari sisi ekonomi dunia," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah selama ini cenderung berpihak pada pengusaha. Selain UU Cipta Kerja, lanjutnya, kebijakan yang masih langgeng hingga saat ini sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing).
"Kami mendesak itu dihapus, termasuk .endorong pengesahan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata dia.
Selain itu, ia secara spesifik menyebut upah buruh di Yogyakarta selalu jadi yang terendah di Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu sangat merugikan kelompok pekerja di tengah kenaikan berbagai harga kebutuhan tanpa bisa diprediksi.
"Belum persoalan harga properti yang mahal dan pasti tak bisa diakses buruh. Desakan kami juga ke Pemerintah DIY agar menggunakan skema penggunaan tanah Kraton atau Pakualaman untuk penyediaan rumah bagi buruh," ungkapnya.
Yogyakarta: Ratusan buruh menyiapkan demonstrasi pada hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei. Jalur protokol tetap jadi fokus utama dalam menyampaikan tuntutan kesejahteraan buruh tersebut.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsad Ade Irawan mengatakan, aksi demonstrasi diperkirakan diikuti sekitar 300 orang. Titik utama yang difokuskan di kawasan Tugu Yogyakarta.
"Tuntutan utamanya penghapusan Undang-undang Cipta Kerja," kata Irsad dihubungi, Selasa, 30 April 2024.
Ia mengatakan UU Cipta Kerja sudah sejak awal ditolak berbagai kalangan sebelum disahkan, termasuk kelompok buruh. Pasalnya, UU tersebut mengakomodasi pemberian upah murah kepada para pekerja.
"Makanya dibuat peraturan UU Cipta Kerja, yang menyediakan buruh murah dan kontrak,yang diharapkan menarik investasi. Komparatif Indonesia adalah upah murah dan sistem kerja yang fleksibel, itu dari sisi ekonomi dunia," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah selama ini cenderung berpihak pada pengusaha. Selain UU Cipta Kerja, lanjutnya, kebijakan yang masih langgeng hingga saat ini sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing).
"Kami mendesak itu dihapus, termasuk .endorong pengesahan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata dia.
Selain itu, ia secara spesifik menyebut upah buruh di Yogyakarta selalu jadi yang terendah di Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu sangat merugikan kelompok pekerja di tengah kenaikan berbagai harga kebutuhan tanpa bisa diprediksi.
"Belum persoalan harga properti yang mahal dan pasti tak bisa diakses buruh. Desakan kami juga ke Pemerintah DIY agar menggunakan skema penggunaan tanah Kraton atau Pakualaman untuk penyediaan rumah bagi buruh," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
