Makassar: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengungkap ada seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang diduga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota Komisi E, John Rende Mangontan, meminta Dinas Sosial Sulawesi Selatan melakukan pengecekan kembali terkait hal tersebut.
"Jadi ada sekitar seribuan ASN di Sulsel menerima PKH. Datanya seperti itu," kata John di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 24 November 2021.
Baca: Berbalik, Jaksa Tuntut Mantan Suami Valencya Enam Bulan Penjara
Dari temuan Kemensos RI tersebut, politisi Golkar ini meminta kepada dinas sosial agar bergerak cepat agar data dari pemerintah pusat itu bisa dipastikan. Menurut John jika benar maka hal tersebut adalah pelanggaran.
John menegaskan jika ada ASN yang mendapatkan PKH itu harus dikembalikan lantaran sudah ditanggung negara begitupun pensiunan ASN. Temuan seribuan penerima PKH di Sulsel itu kata dia, cukup tinggi, dari 34 Provinsi di Indonesia.
"ASN tidak boleh menerima PKH, itu bukan haknya," jelas John.
Sementara Kepala Dinsos Sulsel, Irawan Bintang, mengatakan akan menindaklanjuti informasi terkait adanya dugaan ASN di Sulawesi Selatan yang mendapatkan bantuan PKH. Pihaknya segera melakukan pengecekan kembali data yang selama ini tersalurkan.
"Saya terus terang kaget dengan informasi ini," ungkap Irawan.
Makassar: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengungkap ada seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang diduga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (
PKH).
Anggota Komisi E, John Rende Mangontan, meminta Dinas Sosial Sulawesi Selatan melakukan pengecekan kembali terkait hal tersebut.
"Jadi ada sekitar seribuan ASN di Sulsel menerima PKH. Datanya seperti itu," kata John di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 24 November 2021.
Baca:
Berbalik, Jaksa Tuntut Mantan Suami Valencya Enam Bulan Penjara
Dari temuan Kemensos RI tersebut, politisi Golkar ini meminta kepada dinas sosial agar bergerak cepat agar data dari pemerintah pusat itu bisa dipastikan. Menurut John jika benar maka hal tersebut adalah pelanggaran.
John menegaskan jika ada ASN yang mendapatkan PKH itu harus dikembalikan lantaran sudah ditanggung negara begitupun pensiunan ASN. Temuan seribuan penerima PKH di Sulsel itu kata dia, cukup tinggi, dari 34 Provinsi di Indonesia.
"ASN tidak boleh menerima PKH, itu bukan haknya," jelas John.
Sementara Kepala Dinsos Sulsel, Irawan Bintang, mengatakan akan menindaklanjuti informasi terkait adanya dugaan ASN di Sulawesi Selatan yang mendapatkan bantuan PKH. Pihaknya segera melakukan pengecekan kembali data yang selama ini tersalurkan.
"Saya terus terang kaget dengan informasi ini," ungkap Irawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
