Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta pemerintah daerah (pemda) lebih aktif memberikan perlindungan sosial kepada pekerja. Terutama untuk mendaftarkan pekerja, formal dan informal, ke BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk daerah yang paling besar dalam meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov DIY diganjar penghargaan Partrana 2020 karena berkomitmen penuh melindungi tenaga kerja di wilayahnya.
Sejumlah peraturan telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih aktif melindungi pekerja formal maupun informal. Salah satunya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Inpres 2/2021 mendorong pemda harus lebih gencar memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk membantu pekerja yang kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, maupun meninggal dunia.
“Apresiasi dari pemerintah ini diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi kami untuk terus berinovasi dalam mensejahterakan pekerja di Jogja,” kata Sri Sultan dalam program Newsline di Metro TV, Kamis 22 September 2021.
Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan meningkatkan rasa aman pada saat bekerja. Jaminan sosial ini juga memberikan kepastian ekonomi bagi pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (Nabila Safarina)
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta pemerintah daerah (pemda) lebih aktif memberikan perlindungan sosial kepada pekerja. Terutama untuk mendaftarkan pekerja, formal dan informal, ke BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk daerah yang paling besar dalam meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov DIY diganjar penghargaan Partrana 2020 karena berkomitmen penuh melindungi tenaga kerja di wilayahnya.
Sejumlah peraturan telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih aktif melindungi pekerja formal maupun informal. Salah satunya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Inpres 2/2021 mendorong pemda harus lebih gencar memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk membantu pekerja yang kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, maupun meninggal dunia.
“Apresiasi dari pemerintah ini diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi kami untuk terus berinovasi dalam mensejahterakan pekerja di Jogja,” kata Sri Sultan dalam program
Newsline di
Metro TV, Kamis 22 September 2021.
Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan meningkatkan rasa aman pada saat bekerja. Jaminan sosial ini juga memberikan kepastian ekonomi bagi pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
(Nabila Safarina) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SUR)
