Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan imbauan kepada umat muslim di Papua untuk tidak melakukan salat Idulfitri berjemaah. Umat muslim di bumi cenderawasih diminta untuk melaksanakan salat Idulfitri di rumah masing-masing.
"Kami baru melakukan pertemuan dengan tokoh agama dalam hal ini MUI, Kanwil Agama, NU dan Muhamdiyah. Keputusannya, tidak ada salat Idulfitri berjemaah, tetapi dilakukan di rumah masing-masing," kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Papua, Selasa, 29 Mei 2020.
Dia mengaku imbauan telah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Sehingga bisa bersama-sama dengan Pemprov Papua menerapkan protokol kesehatan.
"Besok, saya akan teleconference dengan bupati dan wali kota se-Papua untuk sosialisasikan hal tersebut. Sehingga tidak ada satu daerah pun yang melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Penerintah Pusat," ujarnya.
Baca: Pemerintah Berterima Kasih atas Fatwa MUI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, KH. Syaiful Islam Al Payage, menuturkan masih ada beberapa kabupaten yang diijinkan melakukan salat Idulfitri berjemaah. Yakni Kabupaten Mimika dan Merauke, namun izin tersebut harus dibatalkan.
"Pemkab harus mematuhi fatwa MUI Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat dalam memerangi pandemi covid-19," tegasnya.
Dia mengingatkan agar semua pihak bersama-sama mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga penyebaran virus korona bisa ditekan, bahkan disetop.
Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan imbauan kepada umat muslim di Papua untuk tidak melakukan salat Idulfitri berjemaah. Umat muslim di bumi cenderawasih diminta untuk melaksanakan salat Idulfitri di rumah masing-masing.
"Kami baru melakukan pertemuan dengan tokoh agama dalam hal ini MUI, Kanwil Agama, NU dan Muhamdiyah. Keputusannya, tidak ada salat Idulfitri berjemaah, tetapi dilakukan di rumah masing-masing," kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Papua, Selasa, 29 Mei 2020.
Dia mengaku imbauan telah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Sehingga bisa bersama-sama dengan Pemprov Papua menerapkan protokol kesehatan.
"Besok, saya akan teleconference dengan bupati dan wali kota se-Papua untuk sosialisasikan hal tersebut. Sehingga tidak ada satu daerah pun yang melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Penerintah Pusat," ujarnya.
Baca: Pemerintah Berterima Kasih atas Fatwa MUI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, KH. Syaiful Islam Al Payage, menuturkan masih ada beberapa kabupaten yang diijinkan melakukan salat Idulfitri berjemaah. Yakni Kabupaten Mimika dan Merauke, namun izin tersebut harus dibatalkan.
"Pemkab harus mematuhi fatwa MUI Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat dalam memerangi pandemi covid-19," tegasnya.
Dia mengingatkan agar semua pihak bersama-sama mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sehingga penyebaran virus korona bisa ditekan, bahkan disetop.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
