Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengecek pengiriman minyak goreng dari pemerintah pusat kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) di Semarang, Jateng. Namun, minyak yang seharusnya tiba pada 3-4 April 2022, meleset dari jadwal.
Keterlambatan ini membuat Ganjar meradang. Ia tegas meminta agar PT PPI tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
Ganjar bahkan semakin kesal setelah mengetahui kuota yang seharusnya 3.000 ton disunat menjadi 2.600 ton. Dia akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait selisih kuota tersebut.
"PT PPI harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada keterlambatan dan meminta maaf," kata Ganjar.
Terkait keterlambatan tersebut Manajer PT PPI menjelaskan keterlambatan pengiriman minyak goreng disebabkan kendala dalam pengiriman dari Kalimantan ke Jateng.
Lebih lanjut Ganjar meminta PT PPI lebih tegas dalam mengatasi keterlambatan pengiriman minyak goreng.
"PT PPI yang lambat. Kita harus serius betul karena Presiden juga perintahkan begitu. Pihak yang bekerja di lapangan, eksekusinya mesti benar," kata Ganjar.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengecek pengiriman minyak goreng dari pemerintah pusat kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) di Semarang, Jateng. Namun, minyak yang seharusnya tiba pada 3-4 April 2022, meleset dari jadwal.
Keterlambatan ini membuat Ganjar meradang. Ia tegas meminta agar PT PPI tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
Ganjar bahkan semakin kesal setelah mengetahui kuota yang seharusnya 3.000 ton disunat menjadi 2.600 ton. Dia akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait selisih kuota tersebut.
"PT PPI harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada keterlambatan dan meminta maaf," kata Ganjar.
Terkait keterlambatan tersebut Manajer PT PPI menjelaskan keterlambatan pengiriman minyak goreng disebabkan kendala dalam pengiriman dari Kalimantan ke Jateng.
Lebih lanjut Ganjar meminta PT PPI lebih tegas dalam mengatasi keterlambatan pengiriman minyak goreng.
"PT PPI yang lambat. Kita harus serius betul karena Presiden juga perintahkan begitu. Pihak yang bekerja di lapangan, eksekusinya mesti benar," kata Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
