medcom.id, Rembang: Masyarakat miskin di Rembang, Jawa Tengah, resah karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda pencairan dana kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang diberikan melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Mereka menganggap pemerintah lamban dikala harga kebutuhan pokok terus melambung, sementara warga miskin belum mendapatkan perlindungan.
Johan Maranda, warga Desa Kabongan Lor, Rembang, termasuk keluarga tidak mampu. Minggu (23/11/2014), dia mengatakan semenjak pemerintah menaikkan harga BBM, biaya pengeluaran yang ia tanggung semakin membengkak, terutama untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.
Namun sayangnya sampai hari ini sama sekali belum ada sosialisasi tentang waktu pencairan dana kompensasi dari pemerintah. Menurut Johan, pemerintah kurang sigap, ketika keluarga miskin semakin terjepit akibat terkena dampak kenaikan harga BBM, program kompensasi yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.
Sementara itu pihak Kantor Pos Rembang baru sebatas mendapatkan informasi, nantinya keluarga miskin di Kabupaten Rembang sebagai penerima program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Setiap rumah tangga sasaran berhak mendapatkan uang simpanan Rp400 ribu, untuk jatah dua bulan.
Kepala Kantor Pos Rembang, Adhi Kuspramono, mengatakan, kartu perlindungan sosial yang dulu dipakai dalam pencairan bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM) semasa pemerintahan SBY-Boediono, akan digunakan lagi untuk sarana pengambilan dana kompensasi.
Belakangan ini sejumlah keluarga miskin sering mendatangi Kantor Pos Rembang, untuk menanyakan kapan pencairan dana tersebut. Lagi-lagi Kantor Pos Rembang tak bisa memberikan jawaban pasti, karena juga masih menunggu petunjuk tekhnis dari tingkat pusat.
medcom.id, Rembang: Masyarakat miskin di Rembang, Jawa Tengah, resah karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda pencairan dana kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang diberikan melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Mereka menganggap pemerintah lamban dikala harga kebutuhan pokok terus melambung, sementara warga miskin belum mendapatkan perlindungan.
Johan Maranda, warga Desa Kabongan Lor, Rembang, termasuk keluarga tidak mampu. Minggu (23/11/2014), dia mengatakan semenjak pemerintah menaikkan harga BBM, biaya pengeluaran yang ia tanggung semakin membengkak, terutama untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.
Namun sayangnya sampai hari ini sama sekali belum ada sosialisasi tentang waktu pencairan dana kompensasi dari pemerintah. Menurut Johan, pemerintah kurang sigap, ketika keluarga miskin semakin terjepit akibat terkena dampak kenaikan harga BBM, program kompensasi yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.
Sementara itu pihak Kantor Pos Rembang baru sebatas mendapatkan informasi, nantinya keluarga miskin di Kabupaten Rembang sebagai penerima program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Setiap rumah tangga sasaran berhak mendapatkan uang simpanan Rp400 ribu, untuk jatah dua bulan.
Kepala Kantor Pos Rembang, Adhi Kuspramono, mengatakan, kartu perlindungan sosial yang dulu dipakai dalam pencairan bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM) semasa pemerintahan SBY-Boediono, akan digunakan lagi untuk sarana pengambilan dana kompensasi.
Belakangan ini sejumlah keluarga miskin sering mendatangi Kantor Pos Rembang, untuk menanyakan kapan pencairan dana tersebut. Lagi-lagi Kantor Pos Rembang tak bisa memberikan jawaban pasti, karena juga masih menunggu petunjuk tekhnis dari tingkat pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
