Kendari: Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas menegaskan bahwa kendaraan dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tidak boleh digunakan untuk mudik Lebaran 1444 Hijriah.
Lukman Abunawas mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sultra dilarang mudik menggunakan kendaraan dinas dan jika ditemukan oknum yang melanggar hal itu akan dikenakan sanksi.
“Dari kalangan birokrasi, mudik lebaran tidak boleh menggunakan kendaraan dinas,” kata Lukman Abunawas, Rabu, 12 April 2023.
Ia mengungkapkan bahwa larangan tersebut juga merupakan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
“Ini larangan, baik dari pusat Kementerian Dalam Negeri, maupun surat edaran dari Gubernur Sultra, kepada para Kadis (Kepala Dinas), Kepala Badan, Kepala Biro, maupun Kepala Bidang dan Bagian, serta ASN lingkup Pemprov Sultra. Tidak boleh menggunakan kendaraan dinas (untuk mudik),” bebernya.
Lukman menyebutkan bahwa pihaknya telah menetapkan kepada oknum ASN yang melanggar atau kedapatan mudik menggunakan kendaraan dinas.
Beberapa sanksi yang bakal dikenakan, lanjutnya, yaitu penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan promosi jabatan.
“Itu sanksi yang kami tetapkan untuk ASN yang melanggar larangan mudik menggunakan kendaraan dinas,” ujarnya.
Lukman meminta kepada seluruh masyarakat yang menemukan ASN mudik menggunakan kendaraan dinas untuk melaporkannya dan kepada oknum tersebut akan dikenakan sanksi.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar melakukan perjalanan mudik lebih awal dan jangan mendekati hari H Lebaran Idul Fitri demi menghindari membludaknya penumpang di pelabuhan, dan juga di jalur darat.
“Kami sudah imbau mulai sekarang sudah bisa mudik, 10 hari sebelum lebaran. Apalagi untuk ASN mulai 19 April 2023 sudah mulai libur, nanti mulai kerja tanggal 27 April 2023,” sebut dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Kendari: Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas menegaskan bahwa kendaraan dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tidak boleh digunakan untuk
mudik Lebaran 1444 Hijriah.
Lukman Abunawas mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sultra dilarang mudik menggunakan kendaraan dinas dan jika ditemukan oknum yang melanggar hal itu akan dikenakan sanksi.
“Dari kalangan birokrasi, mudik lebaran tidak boleh menggunakan kendaraan dinas,” kata Lukman Abunawas, Rabu, 12 April 2023.
Ia mengungkapkan bahwa larangan tersebut juga merupakan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
“Ini larangan, baik dari pusat Kementerian Dalam Negeri,
maupun surat edaran dari Gubernur Sultra, kepada para Kadis (Kepala Dinas), Kepala Badan, Kepala Biro, maupun Kepala Bidang dan Bagian, serta ASN lingkup Pemprov Sultra. Tidak boleh menggunakan kendaraan dinas (untuk mudik),” bebernya.
Lukman menyebutkan bahwa pihaknya telah menetapkan kepada oknum ASN yang melanggar atau kedapatan mudik menggunakan kendaraan dinas.
Beberapa sanksi yang bakal dikenakan, lanjutnya, yaitu penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan promosi jabatan.
“Itu sanksi yang kami tetapkan untuk ASN yang melanggar larangan mudik menggunakan
kendaraan dinas,” ujarnya.
Lukman meminta kepada seluruh masyarakat yang menemukan ASN mudik menggunakan kendaraan dinas untuk melaporkannya dan kepada oknum tersebut akan dikenakan sanksi.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar melakukan perjalanan mudik lebih awal dan jangan mendekati hari H Lebaran Idul Fitri demi menghindari membludaknya penumpang di pelabuhan, dan juga di jalur darat.
“Kami sudah imbau mulai sekarang sudah bisa mudik, 10 hari sebelum lebaran. Apalagi untuk ASN mulai 19 April 2023 sudah mulai libur, nanti mulai kerja tanggal 27 April 2023,” sebut dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
