Tangerang: Peraturan Wali Kota (perwal) terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Selatan, menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengaku progres perwal telah 90 persen.
"Kita siap, tinggal saya tanda tangan. Kita tunggu Pergub dan jangan sampai bertentangan dengan pergub," ujar Airin, di Tangsel, Banten, Rabu, 15 April 2020.
Airin mengaku pihaknya telah menyampaikan saran dan masukap, untuk melengkapi aturan dalam Pergub PSBB Banten. PSBB di Tangsel diterapkan mulai Sabtu, 18 April 2020, pukul 00.00 WIB.
Aturan PSBB Tangerang Selatan. (Istimewa)
Baca: PSBB Tangsel, Mobilitas Warga Diawasi RT/RW
"Kita sudah sampaikan. Karena draft pergub-nya ada di kita, kita sudah menyampaikan apa saja yang menjadi masukan," jelas dia.
Sebelumnya, draft perwal PSBB di Tangerang Selatan menyebutkan pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB, berupa sanksi moral dan sosial. Hal itu mengacu pada Perwal dan Kepwal terkait ketertiban umum.
Sementara dalam susunan draft angkutan bermotor milik umum dan pribadi, juga menyebutkan larangan ojek sepeda motor mengangkut orang. Sementara, angkutan umum bus, maksimal terisi oleh 50 persen dari jumlah ketersediaan kursi.
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
Tangerang: Peraturan Wali Kota (perwal) terkait penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Selatan, menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengaku progres perwal telah 90 persen.
"Kita siap, tinggal saya tanda tangan. Kita tunggu Pergub dan jangan sampai bertentangan dengan pergub," ujar Airin, di Tangsel, Banten, Rabu, 15 April 2020.
Airin mengaku pihaknya telah menyampaikan saran dan masukap, untuk melengkapi aturan dalam Pergub PSBB Banten. PSBB di Tangsel diterapkan mulai Sabtu, 18 April 2020, pukul 00.00 WIB.
Aturan PSBB Tangerang Selatan. (Istimewa)
Baca: PSBB Tangsel, Mobilitas Warga Diawasi RT/RW
"Kita sudah sampaikan. Karena draft pergub-nya ada di kita, kita sudah menyampaikan apa saja yang menjadi masukan," jelas dia.
Sebelumnya, draft perwal PSBB di Tangerang Selatan menyebutkan pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB, berupa sanksi moral dan sosial. Hal itu mengacu pada Perwal dan Kepwal terkait ketertiban umum.
Sementara dalam susunan draft angkutan bermotor milik umum dan pribadi, juga menyebutkan larangan ojek sepeda motor mengangkut orang. Sementara, angkutan umum bus, maksimal terisi oleh 50 persen dari jumlah ketersediaan kursi.
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
(LDS)
