Kemendagri Diminta Bijak Sikapi Sengketa Lahan Aceh dan Sumut

Anggi Tondi Martaon 09 November 2018 11:02 WIB
berita dpd
Kemendagri Diminta Bijak Sikapi Sengketa Lahan Aceh dan Sumut
Anggota Komite II DPD RI Sudirman (Foto:Dok.DPD)
Jakarta: Empat pulau menjadi sengketa antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Sumatera Utara. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta bijak menyikapi permasalahan tersebut.

Empat daratan yang menjadi sengketa yaitu Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil. Wilayah tersebut diklaim masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah.

Anggota Komite II DPD RI Sudirman meminta Kemendagri tidak asal menyetujui klaim sepihak tersebut. Dia menyesali permasalahan yang mencuat dalam pembahasan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara.


"Saya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil yang mengakui klaim tersebut mencuat dalam rapat masalah tapal batas di Kemendagri yang dihadirinya. Hal ini sangat kita sesalkan. Apalagi, jika pihak Kemendagri malah memberi lampu hijau. Karena akan merugikan Aceh dan menyulut potensi konflik tapal batas wilayah", kata pria yang akrab disapa Haji Uma itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 November 2018.

Senator asal Aceh itu menyebutkan, permasalahan sengketa emapt pulau itu juga sudah pernah dibahasnya bersama Nur Marpaung, Wakil Gubernur Sumut sebelumnya. Nur menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah merevisi batas wilayahnya.

Namun, upaya klaim wilayah ini terus berjalan. Bahkan, Sumut disebut telah memasukkan empat pulau di Aceh Singkil kedalam wilayahnya sejak 2009 lalu.

Haji Uma pun mengapresiasi ketegasan sikap Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali menolak klaim tersebut. Dirinya mengaku akan membantu dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Haji Uma adalah dengan melaporkan permasalahan tersebut ke Wakil Ketua DPD RI Damayanti Lubis. Dia pun menilai, Senator asal Sumut itu komit membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Dan kita berencana duduk membahas masalah ini di Jakarta dalam waktu dekat ini. Selain itu, Wakil Ketua DPD RI juga berencana akan menyampaikan ini dalam pertemuannya dengan Gubernur dan Kepala Bappeda pada waktu dekat ini", ujar Haji Uma.

Selain itu, Haji Uma menghimbau seluruh komponen Pemerintah Aceh memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Apalagi dari informasi berkembang, Kemendagri turut memberi lampu hijau terhadap klaim oleh Provinsi Sumut ini.

"Apabila keempat pulau itu menjadi wilayah Sumut, tentu akan merugikan Aceh," ujar dia.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id