Depok: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mendukung rencana Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, membangun sistem transportasi massal berbasis rel. Malah, BPTJ akan memperjuangkan rencana tersebut jadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kita belum tahu teknologi apa yang digunakan, apakah itu monorel, MRT, atau Kereta api. Tapi pada prinsipnya kita dukung, sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2018 itu sudah ada dalam rencana Induk Transportasi Jabodetabek," kata Direktur Utama Bidang Prasarana (BPTJ) Edy Nursalam usai menghadiri Forum OPD Dishub Depok, di Gedung Hotel Bumi Wiyata, Margonda Senin, 24 Februari 2020.
Oleh karena itu, Edy meminta studi pembangunan transportasi berbasis rel itu segera diselesaikan pada tahun ini. Hal itu dilakukan agar pengerjaan pembangunan bisa segera dieksekusi di tahun berikutnya.
Edy juga memprediksi, jika rencana Pemkot Depok bakal membangun empat koridor monorel akan menelan Rp4 hingga Rp10 triliun per koridor.
"Kita berharap ada peran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, proyek ini diperjuangkan masuk dalam proyek strategis nasional sehingga ada anggaran dari investor juga dibantu pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad sempat bermimpi membangun transportasi berbasis rel. Dia mengaku proyek monorel tidak bisa mengandalkan dana dari APBD Kota Depok. Tapi, dia menyakini, proyek tersebut bakal menghabiskan biaya Rp3 triliun untuk satu koridor.
Keempat koridor tersebut, yakni koridor 1 sepanjang 10,8 km dari Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina sampai Stasiun LRT Cibubur.
Koridor 2 sepanjang 16,7 km dari TOD Depok Baru sampai Cinere, dan diharap terkoneksi dengan stasiun MRT Lebak Bulus.
Koridor 3 sepanjang 10,7 km dari TOD Depok Baru sampai Bojongsari. Terakhir, koridor 4 sepanjang 13,8 km dari TOD Depok Baru sampai TOD Gunung Putri.
Depok: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mendukung rencana Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, membangun sistem transportasi massal berbasis rel. Malah, BPTJ akan memperjuangkan rencana tersebut jadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kita belum tahu teknologi apa yang digunakan, apakah itu monorel, MRT, atau Kereta api. Tapi pada prinsipnya kita dukung, sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2018 itu sudah ada dalam rencana Induk Transportasi Jabodetabek," kata Direktur Utama Bidang Prasarana (BPTJ) Edy Nursalam usai menghadiri Forum OPD Dishub Depok, di Gedung Hotel Bumi Wiyata, Margonda Senin, 24 Februari 2020.
Oleh karena itu, Edy meminta studi pembangunan transportasi berbasis rel itu segera diselesaikan pada tahun ini. Hal itu dilakukan agar pengerjaan pembangunan bisa segera dieksekusi di tahun berikutnya.
Edy juga memprediksi, jika rencana Pemkot Depok bakal membangun empat koridor monorel akan menelan Rp4 hingga Rp10 triliun per koridor.
"Kita berharap ada peran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, proyek ini diperjuangkan masuk dalam proyek strategis nasional sehingga ada anggaran dari investor juga dibantu pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad sempat bermimpi membangun transportasi berbasis rel. Dia mengaku proyek monorel tidak bisa mengandalkan dana dari APBD Kota Depok. Tapi, dia menyakini, proyek tersebut bakal menghabiskan biaya Rp3 triliun untuk satu koridor.
Keempat koridor tersebut, yakni koridor 1 sepanjang 10,8 km dari Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina sampai Stasiun LRT Cibubur.
Koridor 2 sepanjang 16,7 km dari TOD Depok Baru sampai Cinere, dan diharap terkoneksi dengan stasiun MRT Lebak Bulus.
Koridor 3 sepanjang 10,7 km dari TOD Depok Baru sampai Bojongsari. Terakhir, koridor 4 sepanjang 13,8 km dari TOD Depok Baru sampai TOD Gunung Putri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
