Banda Aceh: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyurati Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM. Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, sepakat dengan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM dan tuntutan lainnya.
"Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan seluruh aspirasi tersebut kita sampaikan melalui surat ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI,” kata Saiful Bahri kepada wartawan, Jumat, 9 September 2022.
Surat yang akan dikirimkan ke Presiden itu berisi lima poin tuntutan. Beberapa di antaranya menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat.
"Kemudian, meminta pemerintah memformulasikan kebijakan alternatif terbaik di samping menyediakan bansos dan BLT," ujarnya.
Baca: Pedemo Penaikan BBM Diminta Waspadai 'Penumpang Gelap'
Poin berikutnya ialah meminta pemerintah membuat regulasi terkait penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan data yang terukur. Lalu, mencabut kenaikan tarif listrik dan meminta DPR RI menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Pada prinsipnya DPRA sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demo, bahwa kenaikan harga BBM ini sangat mengiris hati masyarakat,” jelasnya.
Selain ke Presiden, surat tersebut juga dikirim ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMNErick Thohir, Forum Bersama DPR dan DPD RI asal Aceh dan Pj Gubernur Aceh.
Banda Aceh: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyurati Presiden
Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga
BBM. Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, sepakat dengan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM dan tuntutan lainnya.
"Aspirasi yang disampaikan
mahasiswa dan seluruh aspirasi tersebut kita sampaikan melalui surat ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI,” kata Saiful Bahri kepada wartawan, Jumat, 9 September 2022.
Surat yang akan dikirimkan ke Presiden itu berisi lima poin tuntutan. Beberapa di antaranya menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat.
"Kemudian, meminta pemerintah memformulasikan kebijakan alternatif terbaik di samping menyediakan bansos dan BLT," ujarnya.
Baca:
Pedemo Penaikan BBM Diminta Waspadai 'Penumpang Gelap'
Poin berikutnya ialah meminta pemerintah membuat regulasi terkait penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan data yang terukur. Lalu, mencabut kenaikan tarif listrik dan meminta DPR RI menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Pada prinsipnya DPRA sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demo, bahwa kenaikan harga BBM ini sangat mengiris hati masyarakat,” jelasnya.
Selain ke Presiden, surat tersebut juga dikirim ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMNErick Thohir, Forum Bersama DPR dan DPD RI asal Aceh dan Pj Gubernur Aceh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
