medcom.id, Palangka Raya: Pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran wilayah. Namun, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan DPRD Provinsi menyetujui dan menandatangani pembentukan daerah persiapan Kabupaten Kotawaringin Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur.
Setelah persetujuan ini akan langsung dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Koordinasi itu sangat penting karena Pusat, kan, mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran daerah," kata Sugianto usai rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Rabu (28/12/2016).
Pihaknya beralasan pemerakan Kotawaringin Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang akan disampaikan ke Kemendagri.
Disetujuinya pemekaran Kotawaringin Utara karena telah memenuhi persyaratan. Khususnya segi wilayah yang terdiri dari enam kecamatan. Yakni, Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, dan Bukit Santuei.
Dari sisi ekonomi, kata Sugianto, Kabupaten Kotawaringin Timur secara menyeluruh sudah sangat bagus. Namun, akan semakin bagus apabila dimekarkan karena wilayahnya akan semakin terjangkau.
"Apakah nanti proses pemekarannya lama atau tidak, ya, tergantung moratorium. Setidaknya, kita akan mencoba mendobrak," kata Sugianto. Pihaknya siap koordinasi untuk tahapan selanjutnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupatem Kotawaringin Timur Jhon Krisli mengatakan, segala persyaratan pemekaran telah sesuai dengan perundang-undangan.
Dia menyebut, jumlah penduduk di pemekaran Kabupaten Kotawaringin akan mencapai 117 ribu jiwa. Infrastruktur juga tergolong sangat baik. Jadi rencangan ibu kotanya di Parenggean menuju Mentaya Hulu.
"Masalah nanti pemekarannya perlu proses panjang lagi, tentu akan terus dikawal hingga pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara terwujud," demikian Jhon.
medcom.id, Palangka Raya: Pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran wilayah. Namun, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan DPRD Provinsi menyetujui dan menandatangani pembentukan daerah persiapan Kabupaten Kotawaringin Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur.
Setelah persetujuan ini akan langsung dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Koordinasi itu sangat penting karena Pusat, kan, mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran daerah," kata Sugianto usai rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Rabu (28/12/2016).
Pihaknya beralasan pemerakan Kotawaringin Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang akan disampaikan ke Kemendagri.
Disetujuinya pemekaran Kotawaringin Utara karena telah memenuhi persyaratan. Khususnya segi wilayah yang terdiri dari enam kecamatan. Yakni, Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, dan Bukit Santuei.
Dari sisi ekonomi, kata Sugianto, Kabupaten Kotawaringin Timur secara menyeluruh sudah sangat bagus. Namun, akan semakin bagus apabila dimekarkan karena wilayahnya akan semakin terjangkau.
"Apakah nanti proses pemekarannya lama atau tidak, ya, tergantung moratorium. Setidaknya, kita akan mencoba mendobrak," kata Sugianto. Pihaknya siap koordinasi untuk tahapan selanjutnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupatem Kotawaringin Timur Jhon Krisli mengatakan, segala persyaratan pemekaran telah sesuai dengan perundang-undangan.
Dia menyebut, jumlah penduduk di pemekaran Kabupaten Kotawaringin akan mencapai 117 ribu jiwa. Infrastruktur juga tergolong sangat baik. Jadi rencangan ibu kotanya di Parenggean menuju Mentaya Hulu.
"Masalah nanti pemekarannya perlu proses panjang lagi, tentu akan terus dikawal hingga pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara terwujud," demikian Jhon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
