medcom.id, Biak: Pemerintah Provinsi Papua segera memberlakukan sistem e-Budgeting serta e-Planning untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Konsep e-Government ini diterapkan untuk mengefektifkan hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis.
"Penerapan e-Budgeting dan e-Planning akan mendapat pendampingan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Asisten II Sekdaprov Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Elia Loupatty di Biak, Kamis 28 September 2017.
Elia mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik harus memiliki beberapa unsur, di antaranta partisipasi, supremasi hukum, transparansi, dan cepat tanggap. Pemerintahan yang baik juga harus mampu membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, dan memiliki visi strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi.
"Sistim e-Planning dan e-Budgeting penting untuk membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir upaya korupsi," lanjutnya.
Elia berharap, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Papua dapat ikut menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting pada 2018. Penerapan e-Budgeting dan e-Planning ini sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada 2016.
medcom.id, Biak: Pemerintah Provinsi Papua segera memberlakukan sistem
e-Budgeting serta
e-Planning untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Konsep
e-Government ini diterapkan untuk mengefektifkan hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis.
"Penerapan
e-Budgeting dan
e-Planning akan mendapat pendampingan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Asisten II Sekdaprov Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Elia Loupatty di Biak, Kamis 28 September 2017.
Elia mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik harus memiliki beberapa unsur, di antaranta partisipasi, supremasi hukum, transparansi, dan cepat tanggap. Pemerintahan yang baik juga harus mampu membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, dan memiliki visi strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi.
"Sistim
e-Planning dan
e-Budgeting penting untuk membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir upaya korupsi," lanjutnya.
Elia berharap, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Papua dapat ikut menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting pada 2018. Penerapan
e-Budgeting dan
e-Planning ini sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NIN)
