medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR akan memproses pengaduan masyarakat Kabupaten Tangerang yang mengadu ke DPR terkait penolakan rencana penggabungan Polres Tangerang Kabupaten ke wilayah hukum Polda Banten.
Komisi III akan menanyakan ke polisi mengenai keputusan Surat Keputusan (SK) Kapolri tentang penyatuan wilayah hukum Kabupaten Tangerang ke Polda Banten. "Nanti kita tanyakan ke kapolri. Nanti kita follow up," kata Wakil Ketua Komisi III, Desmon J Mahesa, seperti dilansir Antara, Rabu (18/11/2015).
Masyarakat Kabupaten Tangerang mendatangi Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 17 November. Mereka tak ingin Polres Tangerang Kabupaten masuk wilayah hukum Banten dan ingin tetap menjadi bagian Polda Metro Jaya.
Adang Akbarudin, perwakilan masyarakat Kabupaten Tangerang, mengatakan masuknya Polres Tangerang Kabupaten ke Polda Banten tidak didasari persetujuan masyarakat. Dikatakannya, sejak 1980 wilayah Kabupaten Tangerang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Sejak 1980 wilayah kami masuk Jabodetabek. Kami pun masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Adang.
Menurut Adang, Polda Banten yang akan menjadi atasan Polres Kabupaten Tangerang tidak siap secara infrastruktur. Pasalnya, demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dominannya akan mengarah ke Jakarta bukan ke wilayah Banten.
"Kami anggap Polda Banten belum siap membawahkan Polres Tangerang Kabupaten. Dari sisi jarak, cukup jauh kami ke Banten daripada ke Jakarta," tuturnya.
medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR akan memproses pengaduan masyarakat Kabupaten Tangerang yang mengadu ke DPR terkait penolakan rencana penggabungan Polres Tangerang Kabupaten ke wilayah hukum Polda Banten.
Komisi III akan menanyakan ke polisi mengenai keputusan Surat Keputusan (SK) Kapolri tentang penyatuan wilayah hukum Kabupaten Tangerang ke Polda Banten. "Nanti kita tanyakan ke kapolri. Nanti kita follow up," kata Wakil Ketua Komisi III, Desmon J Mahesa, seperti dilansir
Antara, Rabu (18/11/2015).
Masyarakat Kabupaten Tangerang mendatangi Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 17 November. Mereka tak ingin Polres Tangerang Kabupaten masuk wilayah hukum Banten dan ingin tetap menjadi bagian Polda Metro Jaya.
Adang Akbarudin, perwakilan masyarakat Kabupaten Tangerang, mengatakan masuknya Polres Tangerang Kabupaten ke Polda Banten tidak didasari persetujuan masyarakat. Dikatakannya, sejak 1980 wilayah Kabupaten Tangerang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Sejak 1980 wilayah kami masuk Jabodetabek. Kami pun masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Adang.
Menurut Adang, Polda Banten yang akan menjadi atasan Polres Kabupaten Tangerang tidak siap secara infrastruktur. Pasalnya, demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dominannya akan mengarah ke Jakarta bukan ke wilayah Banten.
"Kami anggap Polda Banten belum siap membawahkan Polres Tangerang Kabupaten. Dari sisi jarak, cukup jauh kami ke Banten daripada ke Jakarta," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
