medcom.id, Yogyakarta: Keistimewaan Yogyakarta adalah jabatan gubernur harus ditenpati Sri Sultan. Lantaran itu, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) yang berisi persyaratan dan ketentuan pengangkatan Gubernur DIY menuai polemik. Sebab Perdais mengisyaratkan seorang gubernur harus laki-laki. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono memiliki lima anak perempuan, yang salah satunya akan mewarisi tahta.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menilai pembentukan Perdais tidak boleh membatasi Sultan menunjuk penerus dirinya di kemudian hari. "Perdais enggak bisa membatasi Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X) dalam memilih penggantinya. Penggantinya laki-laki atau perempuan sudah ada peraturannya sendiri dari Keraton,"tegasnya GKR Hemas yang tak lain Ratu Yogyakarta, Kamis (02/4/2015).
Ia menilai pengesahan Perdais mendahului keinginan Sultan menentukan suksesi (pemilihan pemimpin). Sebab Sultan yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur belum menunjukkan tanda-tanda menunjuk pengganti.
"Beliau masih sehat kok tapi orang sudah sibuk mencari penggantinya, itukan aneh. Ini seperti orang Jawa bilang ini sudah mendahului daripada hidupnya (Sultan)," ujar GKR Hemas dengan geram.
GKR Hemas meminta DPRD Yogyakarta meninjau ulang Perdais karena mengandung unsur diskriminasi gender. "Masalah itu (criteria) seharusnya tidak ada lagi diskriminasi. Dalam UUD 1945 jelas bahwa diskirminasi pada laki-laki dan perempuan tidak ada lagi," tegasnya.
Pasal dalam Perdais yang dinilai mengandung unsur diskriminatif adal dalam Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah WNI yang harus memenuhi syarat: menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
medcom.id, Yogyakarta: Keistimewaan Yogyakarta adalah jabatan gubernur harus ditenpati Sri Sultan. Lantaran itu, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) yang berisi persyaratan dan ketentuan pengangkatan Gubernur DIY menuai polemik. Sebab Perdais mengisyaratkan seorang gubernur harus laki-laki. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono memiliki lima anak perempuan, yang salah satunya akan mewarisi tahta.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menilai pembentukan Perdais tidak boleh membatasi Sultan menunjuk penerus dirinya di kemudian hari. "Perdais enggak bisa membatasi Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X) dalam memilih penggantinya. Penggantinya laki-laki atau perempuan sudah ada peraturannya sendiri dari Keraton,"tegasnya GKR Hemas yang tak lain Ratu Yogyakarta, Kamis (02/4/2015).
Ia menilai pengesahan Perdais mendahului keinginan Sultan menentukan suksesi (pemilihan pemimpin). Sebab Sultan yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur belum menunjukkan tanda-tanda menunjuk pengganti.
"Beliau masih sehat kok tapi orang sudah sibuk mencari penggantinya, itukan aneh. Ini seperti orang Jawa bilang ini sudah mendahului daripada hidupnya (Sultan)," ujar GKR Hemas dengan geram.
GKR Hemas meminta DPRD Yogyakarta meninjau ulang Perdais karena mengandung unsur diskriminasi gender. "Masalah itu (criteria) seharusnya tidak ada lagi diskriminasi. Dalam UUD 1945 jelas bahwa diskirminasi pada laki-laki dan perempuan tidak ada lagi," tegasnya.
Pasal dalam Perdais yang dinilai mengandung unsur diskriminatif adal dalam Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah WNI yang harus memenuhi syarat: menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
