Malang: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dicopot dari jabatannya per Rabu, 18 April 2024. Pencopotan jabatan dilakukan lantaran Wiyanto disebut telah melakukan pelanggaran terkait penggunaan anggaran BPJS Kesehatan.
"Pelanggaran yang telah dilakukan drg Wiyanto selaku Kadinkes Kabupaten Malang itu bukan kategori korupsi," kata Plt Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, Kamis, 18 April 2024.
Nurman menerangkan pencopotan jabatan Kadinkes Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Bupati Malang, M Sanusi, ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang, telah ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Kadinkes.
"Memang bukan ranah korupsi, namun anggaran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bidang yang lain," jelas Nurman.
Kesalahan itu terkait penggunaan anggaran BPJS Kesehatan. Wiyanto disebut menggunakan anggaran untuk keperluan BPJS Kesehatan melebihi pagu yang ditentukan oleh APBD Kabupaten Malang.
"Dengan terjadi kelebihan itu akibatnya BPJS menagih pada Pemkab Malang sebesar Rp87 miliar," ungkap Nurman.
Atas pelanggaran tersebut, Bupati Malang menonaktifkan jabatan Kadinkes Kabupaten Malang selama satu tahun untuk Wiyanto Wijoyo. Pucuk pimpinan Dinkes Kabupaten Malang untuk sementara akan dilakukan pengangkatan pelaksana tugas (Plt).
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Akibatnya, kartu BPJS Kesehatan milik ratusan ribu warga ini sudah tidak lagi berlaku.
Keputusan ini didemo oleh sejumlah warga di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Mereka meminta agar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dicopot dari jabatannya.
Malang: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes
) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dicopot dari jabatannya per Rabu, 18 April 2024. Pencopotan jabatan dilakukan lantaran Wiyanto disebut telah melakukan pelanggaran terkait penggunaan anggaran BPJS Kesehatan.
"Pelanggaran yang telah dilakukan drg Wiyanto selaku Kadinkes Kabupaten Malang itu bukan kategori korupsi," kata Plt Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, Kamis, 18 April 2024.
Nurman menerangkan pencopotan jabatan Kadinkes Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Bupati Malang, M Sanusi, ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang, telah ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Kadinkes.
"Memang bukan ranah korupsi, namun anggaran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bidang yang lain," jelas Nurman.
Kesalahan itu terkait penggunaan anggaran BPJS Kesehatan. Wiyanto disebut menggunakan anggaran untuk keperluan BPJS Kesehatan melebihi pagu yang ditentukan oleh APBD Kabupaten Malang.
"Dengan terjadi kelebihan itu akibatnya BPJS menagih pada Pemkab Malang sebesar Rp87 miliar," ungkap Nurman.
Atas pelanggaran tersebut, Bupati Malang menonaktifkan jabatan Kadinkes Kabupaten Malang selama satu tahun untuk Wiyanto Wijoyo. Pucuk pimpinan Dinkes Kabupaten Malang untuk sementara akan dilakukan pengangkatan pelaksana tugas (Plt).
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Akibatnya, kartu BPJS Kesehatan milik ratusan ribu warga ini sudah tidak lagi berlaku.
Keputusan ini didemo oleh sejumlah warga di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Mereka meminta agar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dicopot dari jabatannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
