Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dibahas secara matang dan mendalam. Penerapan hukuman mati harus memiliki dasar yang kuat.
"Yang paling penting saya kira di proses pembahasan di dewan, kemudian mendengarkan seluruh aspirasi pakar agar tujuan hukuman yakni memberikan pendidikan, efek jera dan memperbaiki sistem bisa berjalan, sehingga sebenarnya, apa pun bentuknya itu bisa dilaksanakan," kata Ganjar di Semarang, Selasa, 10 Desember 2019.
Ganjar menjelaskan wacana mengenai hukuman mati bagi koruptor bukanlah hal baru, sebab beberapa kali sudah pernah disampaikan sejumlah pihak sebagai wujud kejengkelan masyarakat.
Selain itu hukuman mati bagi koruptor sudah ada dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tapi selama ini belum pernah diterapkan.
Menurut Ganjar terkait dengan rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor, masih banyak perbedaan pendapat seperti ada pihak yang berbicara dari sisi hak asasi manusia dan menolak hukuman mati, ada yang minta dimiskinkan saja, namun ada pula yang meminta hukuman mati.
Ganjar berharap dalam penentuan keputusan, penerapan hukuman mati bagi koruptor bisa melibatkan banyak pihak seperti pakar, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
"Agar kemudian efek jeranya bisa diberikan, sekaligus pendidikan dan perbaikan sistem bisa berjalan," jelas Ganjar.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dibahas secara matang dan mendalam. Penerapan hukuman mati harus memiliki dasar yang kuat.
"Yang paling penting saya kira di proses pembahasan di dewan, kemudian mendengarkan seluruh aspirasi pakar agar tujuan hukuman yakni memberikan pendidikan, efek jera dan memperbaiki sistem bisa berjalan, sehingga sebenarnya, apa pun bentuknya itu bisa dilaksanakan," kata Ganjar di Semarang, Selasa, 10 Desember 2019.
Ganjar menjelaskan wacana mengenai hukuman mati bagi koruptor bukanlah hal baru, sebab beberapa kali sudah pernah disampaikan sejumlah pihak sebagai wujud kejengkelan masyarakat.
Selain itu hukuman mati bagi koruptor sudah ada dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tapi selama ini belum pernah diterapkan.
Menurut Ganjar terkait dengan rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor, masih banyak perbedaan pendapat seperti ada pihak yang berbicara dari sisi hak asasi manusia dan menolak hukuman mati, ada yang minta dimiskinkan saja, namun ada pula yang meminta hukuman mati.
Ganjar berharap dalam penentuan keputusan, penerapan hukuman mati bagi koruptor bisa melibatkan banyak pihak seperti pakar, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
"Agar kemudian efek jeranya bisa diberikan, sekaligus pendidikan dan perbaikan sistem bisa berjalan," jelas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
