Kaltim: Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengharapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, dibiayai pemerintah pusat dan investor. Ini agar tidak membebani masyarakat.
"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi, Minggu, 3 April 2022.
Hadi menuturkan dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan Pemerintah Pusat hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor. Tidak dijelaskan dana patungan dari masyarakat.
"Mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial," ujarnya.
Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, kelapa sawit atau pengusaha diberbagai bidang lainnya.
Baca: Rachmat Gobel Pastikan Jepang Tidak Mundur Biayai Ibu Kota Baru
"Di Kaltim terdapat 30 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan sekian ribu izin usaha pertambangan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi.
Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait patungan dana dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
Kaltim: Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengharapkan pembangunan
Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, dibiayai pemerintah pusat dan investor. Ini agar tidak membebani masyarakat.
"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk
pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi, Minggu, 3 April 2022.
Hadi menuturkan dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan Pemerintah Pusat hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor. Tidak dijelaskan dana patungan dari masyarakat.
"Mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial," ujarnya.
Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para
pengusaha tambang, kelapa sawit atau pengusaha diberbagai bidang lainnya.
Baca:
Rachmat Gobel Pastikan Jepang Tidak Mundur Biayai Ibu Kota Baru
"Di Kaltim terdapat 30 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan sekian ribu izin usaha pertambangan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi.
Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait patungan dana dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
