Bekasi: Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mencegah inflasi. Ia menyebut anggaran Rp5 miliar yang akan digelontorkan kepada masyarakat tidak jelas sumbernya.
Kritikan ini dilontarkan setelah Pemerintah Kota Bekasi berwacana menyalurkan dana bantuan senilai Rp5 miliar untuk pengendalian inflasi. Anggaran Rp5 miliar itu akan dibagikan ke total 18.000 KK nilai bantuan sebesar Rp250 ribu per KK.
Solihin mengkritiknya karena kebijakan tersebut diambil tanpa pemberitahuan maupun musyawarah dengan legislatif. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah belum mengadakan pertemuan dengan anggota dewan, khususnya komisi IV.
"Sampai sekarang belum ada komunikasi, saya menyarankan idealnya jika ada suatu kebijakan soal masyarakat harusnya berurusan dengan sektornya yaitu komisi IV untuk merumuskan hal tersebut," ujarnya dalam tayangan Headline News di Metro TV, Sabtu, 17 Desember 2022.
Solihin juga turut mempertanyakan soal pos APBD yang digunakan untuk mendanai kebijakan tersebut. Hal itu dilakukan karena ketidakjelasan pos anggaran yang diambil. (Ainun Kusumaningrum)
Bekasi: Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mencegah inflasi. Ia menyebut anggaran Rp5 miliar yang akan digelontorkan kepada masyarakat tidak jelas sumbernya.
Kritikan ini dilontarkan setelah Pemerintah Kota Bekasi berwacana menyalurkan dana bantuan senilai Rp5 miliar untuk pengendalian inflasi. Anggaran Rp5 miliar itu akan dibagikan ke total 18.000 KK nilai bantuan sebesar Rp250 ribu per KK.
Solihin mengkritiknya karena kebijakan tersebut diambil tanpa pemberitahuan maupun musyawarah dengan legislatif. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah belum mengadakan pertemuan dengan anggota dewan, khususnya komisi IV.
"Sampai sekarang belum ada komunikasi, saya menyarankan idealnya jika ada suatu kebijakan soal masyarakat harusnya berurusan dengan sektornya yaitu komisi IV untuk merumuskan hal tersebut," ujarnya dalam tayangan
Headline News di
Metro TV, Sabtu, 17 Desember 2022.
Solihin juga turut mempertanyakan soal pos APBD yang digunakan untuk mendanai kebijakan tersebut. Hal itu dilakukan karena ketidakjelasan pos anggaran yang diambil.
(Ainun Kusumaningrum) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
