medcom.id, Manokwari: Kementerian Dalam Negeri akan mengawal hingga tuntas penyelesaian masalah tapal batas wilayah Provinsi Papua Barat. Pemerintah akan menyesuaikan peta wilayah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan milik Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jendral Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo mengatakan, masalah dan agenda penyelesaian masalah tersebut sudah dibahas saat rapat kerja bupati di Manokwari Februari lalu. "Saya sudah sampaikan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur terpilih. Cukup banyak pekerjaan yang harus dikejar, termasuk itu (penyelesaian tapal batas)," kata Eko seperti dikutip Antara, Jumat 12 Mei 2017 .
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Papua Barat ini mengatakan, sesuai hasil raker bupati, seharusnya ada pertemuan lanjutan pada akhir April lalu. Pertemuan tersebut membahas hal lebih teknis yang mempertemukan bupati/walikota yang wilayahnya saling bersinggungan.
Pertemuan tersebut harus diundur karena masih perlu menyesuaikan peta wilayah yang dimiliki pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. "Kita sudah melakukan pertemuan bersama Kemendagri, terjadi tumpang tindih antara peta kita dengan Kemendagri punya. Kita sudah sesuaikan dan tinggal atur waktu untuk pertemuan antar daerah," Ujar Eko.
Menurut dia, saat ini sudah ada peta tinggal wilayah Papua Barat. Setelah kembali ke Kemendagri, ia akan melakukan supervisi atas penyelesaian masalah yang dihadapi seluruh Kabupaten/kota Papua Barat tersebut.
Eko mengungkapkan, selain tapal batas, agenda yang harus segera dituntaskan adalah pembentukan BUMD pengelola gas alam cair yang akan diperoleh dari LNG Tangguh. Perekrutan Anggota Majelia Rakyat Papua (MRP) pun menurutnya harus terus dikawal agar berlangsung lancar dan dapat bekerja dengan baik.
medcom.id, Manokwari: Kementerian Dalam Negeri akan mengawal hingga tuntas penyelesaian masalah tapal batas wilayah Provinsi Papua Barat. Pemerintah akan menyesuaikan peta wilayah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan milik Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jendral Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo mengatakan, masalah dan agenda penyelesaian masalah tersebut sudah dibahas saat rapat kerja bupati di Manokwari Februari lalu. "Saya sudah sampaikan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur terpilih. Cukup banyak pekerjaan yang harus dikejar, termasuk itu (penyelesaian tapal batas)," kata Eko seperti dikutip
Antara, Jumat 12 Mei 2017 .
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Papua Barat ini mengatakan, sesuai hasil raker bupati, seharusnya ada pertemuan lanjutan pada akhir April lalu. Pertemuan tersebut membahas hal lebih teknis yang mempertemukan bupati/walikota yang wilayahnya saling bersinggungan.
Pertemuan tersebut harus diundur karena masih perlu menyesuaikan peta wilayah yang dimiliki pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. "Kita sudah melakukan pertemuan bersama Kemendagri, terjadi tumpang tindih antara peta kita dengan Kemendagri punya. Kita sudah sesuaikan dan tinggal atur waktu untuk pertemuan antar daerah," Ujar Eko.
Menurut dia, saat ini sudah ada peta tinggal wilayah Papua Barat. Setelah kembali ke Kemendagri, ia akan melakukan supervisi atas penyelesaian masalah yang dihadapi seluruh Kabupaten/kota Papua Barat tersebut.
Eko mengungkapkan, selain tapal batas, agenda yang harus segera dituntaskan adalah pembentukan BUMD pengelola gas alam cair yang akan diperoleh dari LNG Tangguh. Perekrutan Anggota Majelia Rakyat Papua (MRP) pun menurutnya harus terus dikawal agar berlangsung lancar dan dapat bekerja dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
