medcom.id, Bogor: Bupati nonaktif Bogor Rahmat Yasin membantah proses pembuatan rekomendasi PT Bukit Jonggol Asri (BJA) ilegal. Rahmat menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam surat rekomendasi yang dikeluarkannya terkait tukar menukar lahan hutan dengan PT BJA.
Hal itu diungkapkan Rahmat dalam nota pembelaan (pleidoi) yang dibacakan pengacara Sugeng Teguh Santoso dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap tukar menukar lahan hutan dengan PT BJA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Kamis (13/11/2014).
Pembelaan Rahmat tersebut menangapi tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.
Rahmat menjelaskan bahwa proses pembuatan rekomendasi seluas 2.754 hektare lahan untuk PT BJA dibuatnya sesuai dengan tahapan dan aturan. "Di rekomendasi (yang diterbitkan terdakwa), sama sekali tidak Ia tambahkan, memuat unsur kejahatan," kata Sugeng.
Politikus PPP itu juga menyebutkan KPK tidak menemukan bukti permintaan uang yang dilakukannya terhadap Cahyadi Kumala senilai Rp2 miliar. "Di bukti di persidangan tidak ada bukti bahwa klien kami meminta uang sebesar itu," ujar Sugeng.
Sebelumnya, JPU KPK menyatakan bahwa terdakwa terbukti menerbitkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan dengan PT BJA. Dia juga terbukti menerima hadiah dalam ruislag lahan kawasan hutan seluas 2.754 hektare untuk BJA senilai Rp4,5 miliar.
Atas perbuatannya, terdakwa Rahmat Yasin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP jo Pasal 64 KUHP.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
