Maluku: Pemkab Maluku Tengah menerbitkan keputusan Bupati Maluku Tengah (Malteng) tentang Penetapan Perpanjangan Sepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial antara Negeri Kariuw dengan Negeri Pelauw, Pulau Haruku, Malteng.
Penerbitan surat keputusan bupati itu sebagai legal standing Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk melanjutkan penanganan penyelesaian masalah kemanusiaan di Kecamatan Pulau Haruku. Hal ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Kariuw yang telah kembali ke negerinya di Kariuw.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetap konsisten dan optimistis dalam penanganan pemulangan warga Kariuw. Kami berupaya penyelesaian konflik Pelauw Kariuw akan terus berjalan dan dikawal sampai bisa pulih Kembali,” kata Penjabat Bupati Malteng, Muhammat Marasabessy, Ambon, Kamis, 12 Januari 2023.
Marasabessy mengatakan penanganan pemulangan warga Kariuw ke negerinya sebagai bagian penyelesaian konflik sosial antara Negeri Kariuw dengan Negeri Pelauw hingga saat ini terus menjadi perhatian pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Brovinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sendiri.
“Masyarakat diharapkan bisa bersabar dan menahan diri dalam proses pemulihan penyelesaian sengketa yang berlangsung terkait hak-hak masyarakat kedua negeri tersebut,” pinta Marasabessy.
Dari data posko penanganan pemulangan warga Kariuw berdasarkan laporan dari Pemeruntah Negeri Kariuw, diketahui pada 10 Januari 2023 terdapat 12 kepala Keluarga dan 19 jiwa yang bertambah kembali ke Kariuw.
Dengan rincian, delapan kepala keluarga dengan 10 jiwa kembali dari Ambon, satu kepala keluarga dengan satu jiwa kembali dari Papua, satu kepala keluarga dengan satu jiwa kembali dari Pulau Seram, dua kepala keluarga dengan tujuh jiwa Kembali dari Negeri Aboru.
Secara keseluruhan, total warga Kariuw yang telah kembali ke Negeri Kariuw sejak 19 Desember 2022 hingga 10 Januari 2023 berjumlah 213 Kepala Keluarga dengan 644 jiwa.
Sementara warga kariuw yang masih belum Kembali ke Kariuw saat ini yakni, di Negeri Aboru tersisa 17 Kepala Keluarga yang terdiri dari 64 jiwa, di Pulau Seram tersisa 15 Kepala Keluarga dengan 47 Jiwa, di Pulau Saparua tersisa 25 Kepala Keluarga dengan 75 jiwa, Di Pulau Ambon tersisa 75 Kepala keluarga dengan 401 jiwa.
“Penanganan pemulangan warga Kariuw dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya juga terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,” ucap Marasabessy.
Hingga 11 Januari 2023, pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh tim Penanganan Pemulangan warga Kariuw adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pemenuhan air dan infrastruktur lainnya, serta pelayanan konsumsi.
Pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melalui Puskesmas Pelauw yang membuka layanan di Posko Kesehatan Kariuw, melayani 5 warga kariu dengan diagnosis, tiga orang infeksi saluran pernapasan atas (Ispa), satu orang didiagnosis amandel dan satu orang lainnya abses.
“Dengan diterbitkannya keputusan Nomor 360-96 Tahun 2023 maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus dilanjutkan dengan pusat pelayanan di posko Pelayanan Kesehatan di Kariuw,” ujar dia.
Selanjutnya, Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini juga terus melakukan penyelesaian lima titik sumur bor dan tower penampungan air bersih. Rencananya pihaknya menggali lagi dua titik sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
Pelayanannya juga mencakup distribusi air bersih kepada warga dengan menggunakan mobil tanki yang telah beroperasi sejak Desember 2022.
“Dinas PUPR juga telah menyiapkan lampu penerangan jalan yang telah dipasang oleh PLN ranting Pulau Haruku, fasilitasi pemasangan jaringan listrik di 41 rumah warga kariuw serta penyediaan pemasangan instalasi pada tenda-tenda keluarga dan tenda serbaguna,” sebutnya.
Marasabessy mengatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan TNI Polri dalam upaya menghadirkan rasa aman bagi warga Kariuw yang telah Kembali ke negerinya.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Maluku untuk perdamaian di Kabupaten Maluku Tengah khususnya Negeri Kariu dan Negeri Pelauw,” ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Maluku: Pemkab Maluku Tengah menerbitkan keputusan Bupati
Maluku Tengah (Malteng) tentang Penetapan Perpanjangan Sepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial antara Negeri Kariuw dengan Negeri Pelauw, Pulau Haruku, Malteng.
Penerbitan surat keputusan bupati itu sebagai legal standing Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk melanjutkan penanganan penyelesaian masalah kemanusiaan di Kecamatan Pulau Haruku. Hal ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Kariuw yang telah kembali ke negerinya di Kariuw.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetap konsisten dan optimistis dalam penanganan pemulangan warga Kariuw. Kami berupaya penyelesaian konflik Pelauw Kariuw akan terus berjalan dan dikawal sampai bisa pulih Kembali,” kata Penjabat Bupati Malteng, Muhammat Marasabessy, Ambon, Kamis, 12 Januari 2023.
Marasabessy mengatakan penanganan pemulangan warga Kariuw ke negerinya sebagai bagian penyelesaian konflik sosial antara Negeri Kariuw dengan Negeri Pelauw hingga saat ini terus menjadi perhatian pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Brovinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sendiri.
“Masyarakat diharapkan bisa bersabar dan menahan diri dalam proses pemulihan penyelesaian
sengketa yang berlangsung terkait hak-hak masyarakat kedua negeri tersebut,” pinta Marasabessy.
Dari data posko penanganan pemulangan warga Kariuw berdasarkan laporan dari Pemeruntah Negeri Kariuw, diketahui pada 10 Januari 2023 terdapat 12 kepala Keluarga dan 19 jiwa yang bertambah kembali ke Kariuw.
Dengan rincian, delapan kepala keluarga dengan 10 jiwa kembali dari Ambon, satu kepala keluarga dengan satu jiwa kembali dari Papua, satu kepala keluarga dengan satu jiwa kembali dari Pulau Seram, dua kepala keluarga dengan tujuh jiwa Kembali dari Negeri Aboru.
Secara keseluruhan, total warga Kariuw yang telah kembali ke Negeri Kariuw sejak 19 Desember 2022 hingga 10 Januari 2023 berjumlah 213 Kepala Keluarga dengan 644 jiwa.
Sementara warga kariuw yang masih belum Kembali ke Kariuw saat ini yakni, di Negeri Aboru tersisa 17 Kepala Keluarga yang terdiri dari 64 jiwa, di Pulau Seram tersisa 15 Kepala Keluarga dengan 47 Jiwa, di Pulau Saparua tersisa 25 Kepala Keluarga dengan 75 jiwa, Di Pulau Ambon tersisa 75 Kepala keluarga dengan 401 jiwa.
“Penanganan pemulangan warga Kariuw dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya juga terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,” ucap Marasabessy.
Hingga 11 Januari 2023, pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh tim Penanganan Pemulangan warga Kariuw adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pemenuhan air dan infrastruktur lainnya, serta pelayanan konsumsi.
Pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melalui Puskesmas Pelauw yang membuka layanan di Posko Kesehatan Kariuw, melayani 5 warga kariu dengan diagnosis, tiga orang infeksi saluran pernapasan atas (Ispa), satu orang didiagnosis amandel dan satu orang lainnya abses.
“Dengan diterbitkannya keputusan Nomor 360-96 Tahun 2023 maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus dilanjutkan dengan pusat pelayanan di posko Pelayanan Kesehatan di Kariuw,” ujar dia.
Selanjutnya, Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini juga terus melakukan penyelesaian lima titik sumur bor dan tower penampungan air bersih. Rencananya pihaknya menggali lagi dua titik sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
Pelayanannya juga mencakup distribusi air bersih kepada warga dengan menggunakan mobil tanki yang telah beroperasi sejak Desember 2022.
“Dinas PUPR juga telah menyiapkan lampu penerangan jalan yang telah dipasang oleh PLN ranting Pulau Haruku, fasilitasi pemasangan jaringan listrik di 41 rumah warga kariuw serta penyediaan pemasangan instalasi pada tenda-tenda keluarga dan tenda serbaguna,” sebutnya.
Marasabessy mengatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan TNI Polri dalam upaya menghadirkan rasa aman bagi warga Kariuw yang telah Kembali ke negerinya.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Maluku untuk perdamaian di Kabupaten Maluku Tengah khususnya Negeri Kariu dan Negeri Pelauw,” ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
