Makassar: Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan akan berpatroli skala besar di Sulsel, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Patroli dilakukan untuk mengamankan Makassar dari kelompok yang hendak mengacau.
"Ratusan personel gabungan disiagakan, agar semua wilayah bisa ter-cover keseluruhan," ujar Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, di Makassar, Rabu, 16 Oktober 2019.
Ratusan personel dibagi tiga kelompok. Masing-masing kelompok memiliki wilayah yang menjadi lokasi patroli hingga pelantikan presiden selesai.
"Personel yang dilibatkan, 300 personel dibagi tiga kelompok sesuai rutenya masing-masing. Dari TNI, Brimob, dan satpol," jelasnya.
Patroli skala besar dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan masyarakat yang dikhawatirkan dimanfaatkan orang tertentu. Pihaknya juga melarang masyarakat melakukan aksi saat pelantikan presiden.
"Walaupun di Jakarta pelantikannya, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko. Diskresi Kepolisian ini berlaku di semua daerah dan kami tegaskan tidak ada izin unjuk rasa selama lima hari," tegasnya.
Makassar: Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan akan berpatroli skala besar di Sulsel, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Patroli dilakukan untuk mengamankan Makassar dari kelompok yang hendak mengacau.
"Ratusan personel gabungan disiagakan, agar semua wilayah bisa ter-
cover keseluruhan," ujar Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, di Makassar, Rabu, 16 Oktober 2019.
Ratusan personel dibagi tiga kelompok. Masing-masing kelompok memiliki wilayah yang menjadi lokasi patroli hingga pelantikan presiden selesai.
"Personel yang dilibatkan, 300 personel dibagi tiga kelompok sesuai rutenya masing-masing. Dari TNI, Brimob, dan satpol," jelasnya.
Patroli skala besar dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan masyarakat yang dikhawatirkan dimanfaatkan orang tertentu. Pihaknya juga melarang masyarakat melakukan aksi saat pelantikan presiden.
"Walaupun di Jakarta pelantikannya, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko. Diskresi Kepolisian ini berlaku di semua daerah dan kami tegaskan tidak ada izin unjuk rasa selama lima hari," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
