Bogor: Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengakui pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya belum optimal menekan angka penyebaran virus korona. Terlebih lantaran tidak ada konsekuensi hukum yang menyertai kebijakan itu.
"Hasil evaluasi PSBB yang tiap hari kita lakukan, memang masih banyak bolong-bolong dan kekurangan. Penerapannya belum optimal. Tetapi kami menyadari betul kenapa masih banyak kekurangan," ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Kamis, 23 April 2020.
Kendati demikian, Dedie menyerahkan sanksi hukum terhadap pelanggar PSBB kepada aparat. Sebab yang dilakukan pihaknya saat ini terbatas pada teguran.
Baca juga: Pengendara Pelanggar PSBB Bandung Raya Putar Balik
"Penegakan hukum PSBB biar instansi terkait yang melakukan. Kita punya keinginan untuk menghukum tapi ranahnya ada di kepolisian," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Dedie, berdasarkan evaluasi harian, jumlah pelanggaran PSBB cenderung turun. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan penerapan PSBB pun meningkat.
"Namun untuk bidang-bidang yang dikecualikan dan tidak dikecualikan masih ada saja yang membandel," jelas dia.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
