Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni pada 15 Juni 2022. Setahun berselang, duet Hadi dan Raja Juli telah menetapkan tiga kebijakan prioritas.
“Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia," tulis, Menteri Hadi dalam akun Instagramnya, 15 Juni 2023.
Bertemakan 'Untuk Rakyat, Untuk Indonesia' Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik.
Tiga kebijakan itu yakni mengakselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria, serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
PTSL sendiri merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Melalui Program PTSL, penerbitan sertifikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertifikat per tahun.
Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang, 85,8 di antaranya telah bersertifikat. Capaian itu berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai Rp5.574 triliun yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.
Kekompakan Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yaitu nilainya setara dengan Rp1,08 triliun potensi tanah diserobot oleh mafia tanah yang jahat.
Komitmen kebijakan 'Untuk Rakyat, Untuk Indonesia' juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh rakyat. Seperti yang dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Kementerian ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.
Keberhasilan tersebut dijadikan pola kebijakan oleh Menteri dan Wamen ATR/BPN sehingga mendatangkan keberhasilan yang lain seperti sebanyak 1.160 rakyat Wonorejo, Blora yang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1947.
Dua konflik pertanahan sebelumnya sesungguhnya hanya contoh saja, sebab terdapat konflik lain yang tidak kurang menyedihkan namun dapat diselesaikan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN seperti di Desa Sodong, Pemalang, Desa Ongkaw, MInahasa Selatan, Desa Tambaksari, Pasuruan, atau Para Dosen Universitas Hasanudin akhirnya dapat bernapas lega atas kepastian hukum tanahnya yang harus mereka tunggu selama 40 tahun lamanya.
Kepemimpinan Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni yang persuasif disertai wibawa politik dalam komunikasinya juga membawa percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibukota Nusantara. Pengadaan tanah peruntukan Dermaga Logistik, Fasilitas Bendungan Sepaku-Semoi, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Tempat Pengolahan Sampah dan lain-lain. Dari 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket telah berhasil diselesaikan dan 6 paket lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.
Memasuki tahun kedua, Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni percaya bahwa dengan komitmen kebijakan untuk rakyat yang diiringi oleh dedikasi para jajaran Kementerian ATR/BPN akan membawa kebijakan tata ruang dan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan. ATR/BPN untuk Rakyat, untuk Indonesia.
"Kami sadar, bahwa amanah ini bukan jalan lurus yang mulus, sangat menanjak dan berliku. Kami sungguh bersyukur dikarunia jajaran ATR/BPN dari pusat hingga daerah yang bekerja keras secara spartan untuk bahu membahu melaksanakan kebijakan strategis tersebut," kata Menteri Hadi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni pada 15 Juni 2022. Setahun berselang, duet Hadi dan Raja Juli telah menetapkan tiga kebijakan prioritas.
“Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia," tulis, Menteri Hadi dalam akun Instagramnya, 15 Juni 2023.
Bertemakan 'Untuk Rakyat, Untuk Indonesia' Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik.
Tiga kebijakan itu yakni mengakselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria, serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
PTSL sendiri merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Melalui Program PTSL, penerbitan sertifikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertifikat per tahun.
Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang, 85,8 di antaranya telah bersertifikat. Capaian itu berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai Rp5.574 triliun yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.
Kekompakan Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yaitu nilainya setara dengan Rp1,08 triliun potensi tanah diserobot oleh mafia tanah yang jahat.
Komitmen kebijakan 'Untuk Rakyat, Untuk Indonesia' juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh rakyat. Seperti yang dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Kementerian ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.
Keberhasilan tersebut dijadikan pola kebijakan oleh Menteri dan Wamen ATR/BPN sehingga mendatangkan keberhasilan yang lain seperti sebanyak 1.160 rakyat Wonorejo, Blora yang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1947.
Dua konflik pertanahan sebelumnya sesungguhnya hanya contoh saja, sebab terdapat konflik lain yang tidak kurang menyedihkan namun dapat diselesaikan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN seperti di Desa Sodong, Pemalang, Desa Ongkaw, MInahasa Selatan, Desa Tambaksari, Pasuruan, atau Para Dosen Universitas Hasanudin akhirnya dapat bernapas lega atas kepastian hukum tanahnya yang harus mereka tunggu selama 40 tahun lamanya.
Kepemimpinan Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni yang persuasif disertai wibawa politik dalam komunikasinya juga membawa percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibukota Nusantara. Pengadaan tanah peruntukan Dermaga Logistik, Fasilitas Bendungan Sepaku-Semoi, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Tempat Pengolahan Sampah dan lain-lain. Dari 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket telah berhasil diselesaikan dan 6 paket lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.
Memasuki tahun kedua, Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni percaya bahwa dengan komitmen kebijakan untuk rakyat yang diiringi oleh dedikasi para jajaran Kementerian ATR/BPN akan membawa kebijakan tata ruang dan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan. ATR/BPN untuk Rakyat, untuk Indonesia.
"Kami sadar, bahwa amanah ini bukan jalan lurus yang mulus, sangat menanjak dan berliku. Kami sungguh bersyukur dikarunia jajaran ATR/BPN dari pusat hingga daerah yang bekerja keras secara spartan untuk bahu membahu melaksanakan kebijakan strategis tersebut," kata Menteri Hadi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
