Dilansir dari Middle East Monitor, Kamis, 7 Oktober 2021, Erdogan mengatakan, penyelesaian pengerjaan konstitusi ini dikuasai oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK).
Pada Mei lalu, sekutu Partai AK, Devlet Bahceli disebut merancang sebuah konstitusi baru untuk negara yang mempertimbangkan perombakan sistem peradilan.
“Jika kami dapat berdamai dengan proposal konstitusi pihak lain, kami dapat menyelesaikan pekerjaan untuk konstitusi rancangan sipil pertama Turki pada akhir tahun,” kata Bahcelli.
Erdogan mengkritik oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP) karena berjanji untuk mengubah empat pasal pertama konstitusi dan secara diam-diam bekerja sama dengan Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-PKK. Menurut hukum Turki, empat pasal pertama tidak dapat diubah.
Seruan Erdogan untuk konstitusi baru disebut datang sejak empat tahun setelah konstitusi saat ini diamandemen menyusul referendum pada 2017. Ini memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada kepresidenan.
Pada 2018, Erdogan pun terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Republik Turki. Faktor utama di balik perubahan itu adalah upaya kudeta militer yang gagal pada 15 Juni 2016.
Hal ini yang menjadi pemicu keadaan darurat yang berlangsung selama dua tahun. Keamanan lebih lanjut dan kekuasaan presiden yang meluas kemudian dikritik oleh banyak orang karena bertentangan dengan tradisi netralitas presiden di Turki. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
