Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah mengatakan penyelesaian masalah yang tengah dihadapi Palestina harus sesuai dengan hukum internasional.
"Bagi Indonesia penyelesaian Palestina perlu menghormati DK (Dewan Kehormatan) PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk solusi dua tahap," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Kamis, 17 September 2020.
Faizasyah menuturkan seluruh inisiatif perdamaian yang tengah terjadi di Timur Tengah diminta untuk tidak mengganggu keputusan yang dibuat melalui Inisiatif Perdamaian Arab.
"Oleh karena itu sudah waktunya mempertimbangkan agar inisiatif dan kesepakatan itu diarahkan pada upaya nemulai proses multilateral yang kredibel," ujarnya.
Faizasyah menyatakan Indonesia memahami intensi UEA dan Bahrain dalam melakukan penandatanganan normalisasi dengan Israel tersebut.
"Cara yang ditempuh UEA dan Bahrain "mengubah pendekatan untuk bernegosiasi dan menjadi pendekatan penyelesaian isu Palestina," imbuhnya.
Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah meresmikan normalisasi hubungan mereka melalui kesepakatan yang ditandatangani di Gedung Putih, Amerika Serikta pada Selasa, 15 September 2020.
Kesepakatan itu disebut sangat bersejarah. Pasalnya negara-negara di Timur Tengah selama ini diketahui menolak hubungan diplomatik dengan Israel demi membela Palestina.
Sebelum Bahrain dan UEA, Israel telah berdamai dengan tigaa negara Timur Tengah lain yakni Turki pada 7 Januari 1950, Mesir pada 26 Maret 1979 dan Yordania Barat pada 26 Oktober 1994.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
