Tindakan ini diambil dalam upaya "mengusir" duta besar dan diplomat Prancis, serta personel militer Prancis. Junta Niger juga menerapkan langkah serupa di Konsulat Prancis di Zinder.
Elh Issa Hassoumi Boureima, Presiden Komite Dukungan Nasional untuk Dewan Nasional Perlindungan Negara (CNSP), telah mengeluarkan permintaan kepada semua mitra Prancis di Niger agar menghentikan pasokan air, listrik, dan produk makanan.
Issa menyatakan, "Semua pihak yang membantu Prancis dalam penyediaan barang dan jasa akan dianggap sebagai musuh rakyat yang berdaulat."
Pemberitaan tentang pemutusan pasokan ini muncul setelah berakhirnya batas waktu dua hari yang diberikan oleh junta militer Niger kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negara tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri di bawah pemerintahan junta Niger memberikan batas waktu 48 jam kepada Duta Besar Sylvain Itte untuk meninggalkan wilayah Niger, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan dalam beberapa pekan terakhir sejak terjadinya intervensi militer.
Niger tengah dilanda kekacauan sejak Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, memimpin intervensi militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum pada tanggal 26 Juli.
Pada awal bulan ini, Prancis meluncurkan operasi untuk mengevakuasi warganya dan warga negara asing lainnya dari Niamey.
Baca juga: Sentimen Makin Kencang, Unjuk Rasa Tarik Pasukan Prancis Meluas di Niger
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
