"Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers virtual, Selasa, 27 Februari 2024.
Menurutnya, mekanisme kemanusiaan juga harus diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi.
"Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA, sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," tegas Retno.
Dalam pertemuan Dewan HAM tersebut, Menlu Retno juga menegaskan pelindungan dan pemajuan HAM yang harus dilakukan secara setara. Menurut Retno, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesetaraan rakyat.
"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran," ungkap Retno.
Ia juga menegaskan perlunya memperkuat ekosistem HAM, yang dinilai sebagai tanggung jawab kolektif bersama.
"Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan, tuturnya.
Pernyataan ini disampaikan Retno sebagai embicara di High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB ke-55. Selama setahun ini, Indonesia menjabat sebagai wakil Presiden dari Dewan HAM PBB.
Baca juga: Dewan HAM PBB Diminta Tangani Pelanggaran Berat yang Dilakukan Israel
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
