Dilansir dari BBC, Selasa 16 Juni 2020, Mahkamah Agung AS mengatakan bahwa hukum federal harus meliputi orientasi seksual dan identitas gender.
Putusan terbaru ini merupakan kemenangan besar bagi pekerja LGBT di seantero Negeri Paman Sam.
Neil Gorsuch, salah satu hakim Mahkamah Agung yang dinominasikan Presiden Donald Trump, menegaskan bahwa perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh lagi mempertimbangkan orientasi seksual atau identitas gender dalam pengambilan keputusan, seperti perekrutan atau pemecatan.
"Seorang pemberi pekerjaan yang memecat individu homoseksual atau transgender berarti memecat hanya karena orientasi seksualnya. Pemecatan mungkin tidak akan dilakukan jika orientasi seksualnya berbeda," tulis Gorsuch dalam dokumen putusan.
Komunitas LGBT di seantero AS merayakan putusan terbaru ini. Putusan dikeluarkan meski Mahkamah Agung AS dipenuhi banyak hakim konservatif. Putusan melindungi hak-hak LGBT di AS ini meraih enam suara dukungan dan tiga penentangan dari jajaran hakim Mahkamah Agung AS.
Di bawah putusan terbaru, LGBT di AS dilindungi undang-undang Title VII of the Civil Rights Act of 1964, yang melarang pemberi kerja dalam melakukan diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, negara asal, dan agama.
Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung AS, sikap bias terhadap LGBT di tempat kerja masih merupakan praktik umum. Sebanyak 28 negara bagian di AS tidak memiliki mekanisme memadai untuk melawan diskriminasi semacam itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
