Pemerintahan transisi itu nantinya akan dijalankan kedua kubu, dengan tujuan utama menggelar pemilihan umum yang bebas dan adil dalam kurun waktu satu tahun.
Kementerian Luar Negeri AS memaparkan 13 poin dalam skema pencabutan sanksi ekonomi Venezuela. Di bawah rencana AS, petahana Venezuela harus menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan interim yang terdiri dari dua orang pilihan Maduro, dua Guaido, dan satu tokoh lain yang dipilih keempatnya.
Jika semua syarat yang diajukan untuk pemerintahan interim terpenuhi, maka AS akan membekukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela, termasuk yang menyasar sektor perminyakan negara tersebut.
Sanksi ekonomi tersebut akan dicabut sepenuhnya jika pemerintahan interim Venezuela berhasil menggelar pemilu yang bebas dan adil.
"Intinya begini: kami meminta agar pemerintahan transisi berkuasa selama sembilan hingga 12 bulan, dan menggelar pemilu presiden serta parlemen yang bebas dan adil," kata Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela, Elliot Abrams, kepada awak media.
"AS akan mengakui hasil dari pemilu dan adil tersebut, terlepas siapapun pemenangnya," cetusnya, disitat dari UPI, Rabu 1 April 2020.
Masih di hari yang sama, pemerintah Venezuela menolak tawaran AS. Venezuela menyebut skema AS inkonstitusional dan tidak sejalan dengan "keinginan politik masyarakat Venezuela."
"Proposal AS mengonfirmasi bahwa negara tersebut benar-benar mengabaikan kerangka hukum dan institusi Venezuela," ucap Kementerian Luar Negeri Venezuela.
Trump memulai kebijakan "tekanan maksimal" terhadap rezim Maduro usai pemilu 2018 di Venezuela dianggap tidak sah. AS kemudian mendukung Guaido, yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela.
Sejak saat itu, lebih dari 55 negara Barat telah mendukung klaim Guaido.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
