Resolusi bernama Resolusi Perlindungan Warga Sipil dan Penghormatan Kewajiban Hukum & Kemanusiaan di Gaza itu diadopsi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat, 27 Oktober 2023.
PBB, badan dunia yang beranggotakan 193 negara, mengadopsi resolusi melalui pemungutan suara di Majelis Umum dengan 120 dukungan berbanding 14 menolak dan 45 abstain.
"Indonesia merupakan salah satu co-sponsor resolusi tersebut," ujar keterangan Kementerian Luar Negeri melalui akun X, media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia secara aktif mengupayakan dibahasnya isu Gaza di Majelis Umum PBB melalui dukungan terhadap Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Resolusi melalui Majelis Umum PBB dinilai penting karena Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi empat rancangan resolusi karena terhalang penggunaan hak veto dari anggota tetap.
Walau resolusi seputar Gaza di Majelis Umum PBB ini tidak bersifat mengikat, namun mempunyai bobot dan otoritas moral yang luar biasa, menurut Duta Besar Uni Emirat Arab untuk PBB Lana Nusseibeh.
Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, menyebut Majelis Umum PBB "lebih berani, lebih berprinsip" dibandingkan Dewan Keamanan PBB, yang telaj gagal dalam empat upaya selama dua minggu terakhir untuk mencapai kesepakatan mengenai resolusi. Dua di antara resolusi DK PBB diveto, dan dua lainnya gagal mendapatkan minimal sembilan suara "iya" untuk persetujuan.
Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyebut resolusi terbaru Sidang Majelis Umum PBB ini sebagai "hari yang akan dikenal sebagai hari buruk."
Baca juga: Majelis Umum PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan di Gaza
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
