Dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Swedia pada 9 November lalu, seluruh Dubes OKI yang hadir menyampaikan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran norma, nilai dan hukum HAM dan humaniter internasional dan tidak konsisten dengan Piagam PBB maupun konvensi internasional yang selama ini menjadi rujukan seluruh negara anggota PBB.
Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 13 November 2023, para dubes OKI meminta Swedia untuk mendesak Israel melakukan gencatan senjata dan penghentian serangan militer, membuka akses bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional serta tetap konsisten untuk mendukung solusi dua negara di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai berdasarkan pembagian wilayah di tahun 1967.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Kamapradipta Isnomo, menekankan kembali kecaman Indonesia atas tindak kekerasan Israel terhadap penduduk dan sarana sipil, khususnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia mengecam jatuhnya korban 40 wartawan dan meminta Swedia melanjutkan pemberian bantuan pembangunan internasional kepada Palestina.
Dubes RI melihat bahwa penangguhan atau penghentian bantuan kerja sama pembangunan jangka panjang untuk Palestina dapat menjadi preseden buruk dan dapat menjadi bagian hukuman kolektif) terhadap Palestina dalam konteks bantuan internasional.
Hubungan Swedia dan Palestina
Menteri Luar Negeri Swedia dalam pertemuan tersebut mengapresiasi pertemuan dan dialog dengan para dubes dan kepala perwakilan OKI di Stockholm. Ia menyampaikan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza senilai SEK 210 juta (USD2 juta) dan akan mengupayakan gencatan senjata dan pemberian akses kemanusiaan bersama negara anggota Uni Eropa lainnya.Pertemuan telah berjalan secara konstruktif dan terbuka sebagai wadah bagi penyampaian posisi negara anggota OKI kepada Menlu Swedia dan sebaliknya dalam konteks kon?ik di Palestina saat ini.
Swedia adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi telah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 30 Oktober 2014.
Melalui Swedish International Development Agency (SIDA), Swedia adalah salah satu kontributor bantuan pembangunan terbesar di Uni Eropa, melalui program tematis seperti demokrasi, kesetaraan gender, HAM, lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi inklusif.
Baca juga: Ini Resolusi KTT Luar Biasa OKI yang Bahas Isu Gaza, Pesannya Sangat Keras
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
