Saied membubarkan pemerintahan PM Tunisia Hichem Mechichi pada Minggu malam, membekukan parlemen dan melanjutkan wewenang eksekutif. Dalam pidatonya, Saied juga berencana mencabut imunitas semua anggota parlemen.
"Pembekuan parlemen terpilih dan pembubaran pemerintahan di Tunisia sangat mengkhawatirkan. Kami Turki selalu menjadi pendukung pencapaian demokratik Tunisia," kata Wakil Presiden Turki Fuat Oktay via Twitter.
"Dukungan Turki untuk demokrasi Tunisia akan terus berlanjut," sambungnya, dilansir dari laman Anadolu Agency, Senin, 26 Juli 2021.
Baca: Setelah Perdana Menteri, Giliran Menhan Tunisia yang Dipecat Presiden
Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, membekukan parlemen begitu saja merupakan sebuah bentuk kudeta terhadap aturan konstitusi Tunisia.
"Kudeta militer atau birokratis merupakan hal ilegal di negara manapun. Masyarakat Tunisia ingin selalu berpegang teguh pada konstitusi dan aturan hukum," sambungnya.
Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, juga mengecam "pembekuan proses demokratis dan pengabaian terhadap suara masyarakat Tunisia." Namun ia meyakini nantinya demokrasi Turki akan menjadi lebih kuat setelah krisis ini terlewati.
Direktur Badan Komunikasi Turki Fahrettin Altun turut mengecam langkah Saied, yang menyerukan agar demokrasi harus segera dipulihkan di Tunisia.
Omar Celik, jubir Partai Pengembangan dan Keadilan Turki (AKP), mendeskripsikan situasi di Tunisia sebagai sebuah "kudeta" yang merusak legitimasi politik dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
