Uji coba rudal Korea Utara jadi fokus sanksi baru Amerika Serikat di DK PBB. Foto: AFP
Uji coba rudal Korea Utara jadi fokus sanksi baru Amerika Serikat di DK PBB. Foto: AFP

Rusia dan Tiongkok Lagi-lagi Veto Resolusi Sanksi Korut di DK PBB

Marcheilla Ariesta • 27 Mei 2022 09:51
New York: Rusia dan Tiongkok memveto resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) untuk memperketat sanksi internasional terhadap Korea Utara (Korut) sebagai tanggapan atas uji coba rudal terbaru Pyongyang. Resolusi tersebut diajukan di Dewan Keamaman (DK) PBB pada Kamis, 26 Mei 2022.
 
Teks tersebut mendapat dukungan 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan, tetapi tidak dapat bergerak maju karena Moskow dan Beijing.
 
Sebagai anggota tetap Dewan, memiliki hak veto di badan tersebut dan dapat memblokir tindakan apa pun yang tidak mereka setujui. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB –,AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok,– semuanya memiliki hak veto di sana dan salah satu dari mereka dapat memveto resolusi apa pun yang mereka inginkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Inisiatif AS ditujukan untuk memperkuat hukuman yang dijatuhkan terhadap pemerintah Korea Utara, yang sejauh tahun ini telah melakukan 17 uji coba rudal. Uji coba terbaru awal pekan ini.
 
AS mengumumkan dua bulan lalu akan berusaha untuk memperketat sanksi terhadap Pyongyang. Sejak itu Washington gagal meyakinkan Tiongkok dan Rusia untuk melakukan hal yang sama dengan alasan bahwa PBB harus menanggapi dengan jelas provokasi Korea Utara.
 
"Dunia menghadapi bahaya yang jelas dan sekarang dari DPRK (Korea Utara)," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dilansor dari EFE.
 
"Dewan menahan diri dan diam belum menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman.  Jika ada, DPRK telah berani," sambungnya.
 
Dia melanjutkan, Korea Utara telah melakukan enam peluncuran rudal balistik sejauh ini pada tahun ini dan secara aktif bersiap untuk melakukan uji coba nuklir.
 
Diplomat AS mengatakan sebelum pemungutan suara,  Pyongyang menafsirkan diamnya Dewan Keamanan mengenai masalah sanksi sebagai "lampu hijau" untuk bertindak dengan impunitas dan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
 
Namun, baik delegasi Tiongkok dan Rusia bersikeras sekali lagi bahwa sanksi bukanlah tanggapan yang tepat dan menyalahkan AS atas situasi saat ini.
 
Rusia dan Tiongkok mengatakan selama berbulan-bulan bahwa sanksi harus diperingan sebagai pengakuan atas isyarat pemulihan hubungan yang dilakukan Korea Utara selama beberapa tahun terakhir.
 
Korea Utara menangguhkan pengujian rudal untuk sementara waktu, tetapi melanjutkan tes mengingat kurangnya kemajuan dalam dialog dengan AS.
 
Rusia dan Tiongkok menyalahkan AS atas kebuntuan ini. Mereka mengatakan, Washington tidak memberikan konsesi kepada Pyongyang dan tidak membalas langkah-langkah perdamaian yang dibuat oleh pemimpin Korut, Kim Jong-un.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif